Polda Banten Sosialisasikan Penghapusan Regident Ranmor

SERANG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten menggelar sosialisasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penghapusan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor (Ranmor).

Sosialisasi berlangsung dalam rapat kerja teknis (rakernis) di Aula Banten Ball Room Hotel Le Dian Kota Serang, Jumat (21/10/2022).

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim terpadu dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten dan Jasa Raharja Cabang Banten. 

“Saat ini kami tengah melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi menjalankan amanah Pasal 74 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan implementasi hasil Rakor Tim Pembina Samsat Nasional di Bali, beberapa waktu lalu,” kata Budi. 

Dia menjelaskan, penghapusan regident ranmor merupakan solusi bagi pemilik kendaraan, termasuk masyarakat yang ingin mengajukan penghapusan data kendaraannya, karena tidak lagi beroperasi. 

“Salah satu persyaratan penghapusan regident kendaraan, yakni pemilik mengajukan permohonan penghapusan data kendaraannya, karena kerusakan dan tidak bisa terpakai, menggugurkan kewajibannya membayar pajak dan lainnya,” lanjut Budi. 

Adapun langkah yang akan dilaksanakan Ditlantas Polda Banten dalam penerapan pasal tersebut adalah melaksanakan pengecekan ranmor yang tak bisa terpakai atau kendaraan korban kecelakaan lalu lintas atau masyarakat kehilangan kendaraan yang belum ditemukan dapat dihapus datanya. 

“Nantinya berdasarkan Perpol (Peraturan Polri) Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 84 sampai Pasal 86 dijelaskan tentang mekanisme penghapusan data regident kendaraan yaitu mulai dari peringatan, pemberitahuan pertama hingga ketiga," tutur Budi. 

Terkait dengan kondisi kendaraan bermotor registrasinya terhapus, harus kembali pada kondisi kendaraan setelah 5 tahun habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) plus 2 tahun tak bayar pajak dapat dihapus registrasinya. 

Budi mengingatkan, penghapusan data kendaraan bermotor tak bayar pajak selama 2 tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Kami ingatkan masyarakat untuk menghindari data ranmor dihapus, ayo segera lakukan registrasi ulang kendaraan di Samsat," tutup Budi. 

Sementara, Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra menegaskan, pihaknya siap mendukung program sosialiasi Pasal 74 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penghapusan Registrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat.

"Pers dalam menjalankan fungsi edukasi terhadap masayarakat tentu ikut mendukung program ini," ujarnya.

Namun, dia berharap dapat semacam FGD yang melibatkan berbagai elemen untuk merumuskan beberapa pertimbangan terkait implementasi UU No 22 tahun 2009 khususnya pasal 74 yang sejatinya telah lahir 13 tahun yang lalu.