PGK Sisir Aset Azis Syamsudin di Lampun Tengah Diduga Hasil Gratifikasi

PGK Sisir Aset Azis Syamsudin di Lampun Tengah Diduga Hasil Gratifikasi
Foto: Istimewa

LAMPUNG TENGAH - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin diduga masih banyak memiliki aset kekayaan di Lampung Tengah yang tidak dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Bahkan ada dugaan aset tersebut bagian dari hasil Gratifikasi. 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Tengah, Hefky mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi di lapangan pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil konfirmasi dari operator atau kaki tangan Aziz Syamsuddin yang berinsial (ER) yang diduga sebagai anggota Kepolisian aktif yang bertugas di Polres Lampung Tengah, sebagai pengelola aset milik Aziz.

"Saya sudah berkoordinasi dengan DPW PGK Lampung untuk menyisir dugaan penyimpangan aset Aziz sebagai bentuk gratifikasi kepada oknum Kepolisian tersebut dan DPW akan melakukan upaya hukum serta akan berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK)," ungkap Hefky, Senin (24/05).

Sementara Ketua DPW PGK Lampung,  Jaka Pramana menjelaskan, PGK hadir di Lampung Tengah sebagai sosial kontrol terhadap situasi dan kondisi Politik di daerah.

"Kami siap mendukung langkah yang akan di tempuh kawan-kawan PGK Lampung Tengah dan tetap berkoordinasi dengan DPP agar pihak-pihak yang sudah diberitakan sebelumnya dapat lebih transparan, dan tidak ada yang di tutupi," ujar Jaka.

Masih menurut Jaka, hingga saat ini citra Kepolisian di lndonesia sudah semakin baik dibawah kepemipinan Jendral Sigit Listiyo.

“Kapolri menegaskan penegakan hukum pada era kepemimpinan beliau tidak tajam keatas dan tumpul kebawah, apabila benar inisal yang diduga ER itu merupakan anggota Polri aktif, maka akan kita salurkan dalam bentuk aduan masyarakat ke Mapolda Lampung melalui LBH PGK,” tegasnya.

"Dalam waktu dekat PGK Lampung Tengah akan melakukan konsolidasi, dan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat di muka umum terkait adanya indikasi penyimpangan kewenangan dan gratifikasi, seperti halnya yang dilakukan oleh Kabupten lain. PGK sebagai garda terdepan akan menjawab gejolak sosial ini," tutup dia.

 

 

MonologisTV: AKSI SOLIDARITAS BURUH BEKASI, MINTA SERANGAN ISRAEL KE PALESTINA DIHENTIKAN