Penjelasan Sri Mulyani, Kesehatan atau Ekonomi yang didahulukan.

JAKARTA-Ditengah maraknya pemberitaan dan informasi tentang New Normal dan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan pemerintah disertai berbagai tanggapan oleh berbagai pihak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui laman Facebooknya memberikan penjelasan Minggu (31/5). Dalam Penjelasannya Sri mulyani juga menjelaskan skema dan dasar dari pelonggaran PSBB serta apa yang telah dilakukan pada masa PSBB. “Saya menjelaskan banwa kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus -berjalan bersama, bahwa ada pandangan seolah-olah Pemerintah mendahulukan Ekonomi sehingga PSBB dilonggarkan adalah tidak benar” ujarnya.

“Sebab Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB Pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merealokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung, disertai  Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa” tambah Sri Muyani.

Sri Mulyani menguraikan, “ kita bisa lihat Percepatan dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR) saat ini”

 “Terkait Pelonggaran PSBB oleh Pemerintah bukan tanpa dasar karena Pemerintah mengikuti standar WHO, yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB” jelasnya.

Berdasarkan data zonasi Tim Gugus Tugas kita bisa lihat, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena COVID-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak perlu diatur sebagaimana zona merah yang ketat

Sehingga dengan mitigasi risiko penyebaran agar tidak terjadi serangan gelombang kedua maka Pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru ( new normal). Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta berbagai sarana publik. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protokol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik.

Sri Mulyani melanjutkan terkait kondisi fiskal nasional “Pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tidak turun sangat dalam, APBN digunakan sebagai bantalan bagi masyarakat luas serta dunia usaha, sehingga memiliki daya tahan di tengah pandemi COVID-19. Agar tidak terjadi vicious cycle (lingkaran Setan), lalu Pemerintah mengombinasikan antara pemberian dukungan dari subsidi, pajak, kredit modal kerja, dan pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Tentunya dengan tanpa kompromi terhadap protokol kesehatan”

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun memaparkan “Bantalan sosial yang diberikan telah menjangkau 55% penduduk Indonesia hingga ke desa-desa,  bahkan bansos diperpanjang dari semula enam bulan menjadi sampai akhir tahun 2020, subsidi listrik dari semula 3 bulan menjadi 6 bulan, program padat karya juga tetap diluncurkan . Untuk dunia usaha, pemberian subsidi bunga adalah sebesar Rp34 triliun”

“Semua langkah ini diharapkan dapat membantu mereka agar dapat bangkit lagi dan lebih kuat sehingga kemampuan untuk bertahan juga menjadi lebih besar, lalu kita Bersama sama berjuang keluar dari pandemi COVID-19 dan membangun lagi ekonomi rumah tangga, usaha kecil dan ekonomi Indonesia” tandasnya

Tidak lupa diakhir penjelasannnya Sri mUlyani mengajak netizen dan semuanya untuk jangan pernah berkompromi terhadap urusan kesehatan, dengan menjaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan.