Hari Otda, Sekdaprov Lampung Soroti Kunci Pembangunan

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Bandarlampung, Senin (27/4/2026).

Menurut Marindo, peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tema tahun ini “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” mencerminkan pentingnya kemandirian daerah yang tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.

Marindo menekankan bahwa sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Tanpa hal tersebut, berbagai program strategis nasional dinilai sulit mencapai hasil optimal.

Sejumlah langkah strategis pun disoroti, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi, serta dorongan inovasi di tingkat daerah.

Selain itu, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antar daerah, peningkatan layanan dasar, serta pengentasan ketimpangan juga menjadi prioritas.

“Otonomi daerah memberi ruang inovasi, namun tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pesan Mendagri agar pemerintah daerah mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global, seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi.

Isu strategis seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan turut menjadi perhatian.

Marindo menilai capaian otonomi daerah selama 30 tahun menjadi pijakan penting untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Tantangan ke depan tidak mudah, namun dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita optimistis mampu mengatasinya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Di akhir, Marindo mengingatkan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.