LKPJ 2025, DPRD Tubaba Nilai Banyak Program Tak Efektif
DPRD Tulang Bawang Barat menyoroti berbagai kelemahan dalam LKPJ 2025, mulai dari efektivitas anggaran hingga ketidaksinkronan program daerah.
TULANGBAWANG BARAT— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah.
DPRD menilai masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan, terutama terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di sejumlah perangkat daerah. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Pansus DPRD Tubaba juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang berdampak pada optimalisasi program prioritas. Karena itu, DPRD mendorong agar penyusunan belanja daerah ke depan lebih difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam rekomendasinya, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Di bidang pemerintahan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih efektif dan terarah. Sementara di sektor ekonomi, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan inovasi serta menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor keuangan, DPRD mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk ketepatan pelaporan sesuai aturan yang berlaku.
Untuk bidang pembangunan, DPRD menyoroti perlunya penguatan sinergi dengan daerah perbatasan guna mempercepat pembangunan wilayah. Adapun pada sektor kesejahteraan rakyat, DPRD meminta penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat sasaran dan melibatkan berbagai pihak agar lebih efektif.
Melalui paripurna ini, DPRD Tubaba menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja ke depan agar program pembangunan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.










