Pemprov Lampung Gandeng Muhammadiyah Tingkatkan SDM
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Muhammadiyah memperkuat kolaborasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Sementara itu, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengungkap Indonesia masih kekurangan lebih dari 561 ribu guru.
REDAKSI
BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Muhammadiyah memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akses pendidikan di Provinsi Lampung.
Ajakan tersebut disampaikan saat mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dalam acara ramah tamah Persyarikatan Muhammadiyah pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (ALPTK PTMA) di Mahan Agung, Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Mirza mengapresiasi peran Muhammadiyah yang selama lebih dari satu abad berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan.
Menurutnya, tantangan pembangunan SDM di Lampung masih cukup besar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung saat ini berada di peringkat ke-26 nasional, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi baru mencapai sekitar 24 persen.
Untuk meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan sejumlah program strategis, antara lain penghapusan uang komite sekolah, pengembangan kelas vokasi termasuk vokasi migran dengan penguatan kemampuan bahasa asing, serta program beasiswa Satu Desa Satu Sarjana yang direncanakan mulai berjalan pada tahun depan.
"Kami yakin investasi terbaik bagi masa depan bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia," kata Mirza.
Ia menegaskan Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan Indonesia masih menghadapi kekurangan lebih dari 561 ribu guru. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 900 ribu guru pada 2030 seiring banyaknya guru dan kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.
Menurut Fajar, pemerintah tengah melakukan berbagai pembenahan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), penguatan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta penyelarasan kebutuhan guru dengan sistem pendidikan tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas LPTK agar mampu menghasilkan calon guru yang kompeten dan profesional.
"Dengan LPTK yang berkualitas dan bermutu, kita dapat melahirkan calon guru yang kompeten dan kelak melahirkan anak-anak yang kompeten pula," ujarnya.
Fajar mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung membangun kolaborasi dengan Muhammadiyah. Ia menilai sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
