13.276 Rumah Ditarget Tuntas Desember

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengejar penyelesaian 13.276 unit program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga Desember 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.434 unit masih dalam proses verifikasi dan harus segera dituntaskan.

Target tersebut menjadi salah satu fokus Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).

Rakor tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, perbankan, serta asosiasi pengembang untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gubernur mengatakan, sekitar 9.000 unit BSPS di Lampung telah terverifikasi. Sementara ribuan unit lainnya masih harus dirampungkan agar pelaksanaan program tidak terkendala hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret kita ke depan antara pemerintah, BP Tapera, dan juga pengembang dan pemerintah daerah,” ujar Mirza.

Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait mempercepat verifikasi bersama balai kementerian dan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Lampung juga menargetkan pelaksanaan program perumahan tersebut dapat berjalan optimal dan menjadi salah satu daerah dengan kinerja penyaluran terbaik secara nasional.

Program bedah rumah Lampung sendiri mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Alokasi program disebut melonjak sekitar 450 persen dibandingkan capaian 2025 yang mencapai 2.394 unit.

Namun, Gubernur menilai penanganan backlog perumahan tidak cukup hanya mengandalkan bedah rumah. Penyediaan rumah baru, khususnya rumah bersubsidi, juga harus dipercepat melalui keterlibatan pengembang dan perbankan.

“Tentunya ini harus didorong, bagaimana teman-teman pengembang ini bisa maju, bisa bagus, bisa menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” katanya.

Pemprov Lampung juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota memangkas berbagai hambatan birokrasi yang dapat menghambat pembangunan perumahan. Koordinasi tersebut mencakup penerbitan izin, kesiapan lahan, akses pembiayaan, hingga konektivitas infrastruktur.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty menegaskan percepatan diperlukan karena penyelesaian program BSPS ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

“Karena kita harus pada bulan Desember ini kami harus menyelesaikan yang sangat banyak 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, kemudian dengan Pemerintah Provinsi,” ujar Rini.

Menurut dia, setiap usulan penerima bantuan harus melalui pengecekan dan verifikasi faktual di lapangan. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi penting, termasuk ketika terdapat perubahan atau penggantian calon penerima.

Untuk mendukung penyaluran BSPS, Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur di Lampung. Distribusi buku tabungan penerima bantuan juga diminta dipercepat agar pencairan tidak terhambat.

Selain bedah rumah, pemerintah juga mendorong penyelesaian backlog kepemilikan melalui skema rumah bersubsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan melibatkan BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang.

Rini menyebut program perumahan juga berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor pendukung, mulai dari tukang hingga toko material dan jasa angkutan.

“Satu rumah bisa menyerap tenaga kerja adalah dua tenaga kerja, jadi tukang. Jadi dikalikan dua aja sudah 26.000-an jadinya untuk tenaga kerja yang terserap untuk di program BSPS bedah rumah ini,” katanya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan platform ekosistem perumahan nasional, rumah.go.id.

Platform tersebut direncanakan diperkenalkan dalam agenda akad massal perumahan pada 17 Desember 2026 di Jombang, Jawa Timur, yang juga direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wilson, rumah.go.id akan menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan atau demand driven. Data tersebut nantinya dapat menunjukkan lokasi masyarakat yang membutuhkan rumah bersubsidi sehingga pengembang dapat menentukan lokasi pembangunan berdasarkan kebutuhan pasar.

“Nanti akan lengkap di sana semua informasi bagi semua ekosistem perumahan. Jadi misalnya data demand, utamanya dari data demand, demand driven. Jadi ketahuan demand-nya ini konsumen peminatnya rumah FLPP ada di mana,” jelas Wilson.

Platform tersebut juga dirancang memuat informasi rantai pasok material, kuota KPR bank penyalur, hingga data yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dan akademisi.

Pemprov Lampung kini menghadapi dua pekerjaan besar secara bersamaan: memastikan ribuan calon penerima BSPS segera terverifikasi dan mendorong pembangunan rumah baru agar penanganan backlog tidak berhenti pada perbaikan rumah tidak layak huni.

Dengan batas penyelesaian Desember 2026, percepatan verifikasi, pencairan, pembangunan, serta koordinasi antara pemerintah, bank, dan pengembang menjadi penentu apakah target 13.276 unit tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal.