Gubernur Mirza Minta Samsat Utamakan Pelayanan Warga

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dibenahi agar lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Menurut Mirza, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).

Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”

Mirza mengatakan Samsat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap hari.

Ia menyebut rata-rata sekitar 5.000 masyarakat dilayani melalui Samsat setiap hari. Karena itu, kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat akan turut membentuk persepsi terhadap pelayanan pemerintah.

"5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik," kata Mirza.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menuntut masyarakat patuh membayar pajak tanpa terlebih dahulu memastikan kualitas pelayanan yang diterima.

"Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat," ujarnya.

Ia meminta aparatur Samsat menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan menjadikan budaya melayani sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani," tegasnya.

PKB untuk Dukung Pembangunan

Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Lampung.

Menurutnya, karakteristik Lampung sebagai daerah agraris membuat pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan lain untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan.

Ia menyebut Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan.

"Provinsi Lampung ini pendapatannya, kita bukan provinsi yang PAD-nya itu dari tambang. Kita adalah provinsi pertanian yang tidak ada pajak apa pun yang kita bisa dapat dari pertanian itu. Secara kita hanya didukung dengan pajak kendaraan bermotor," katanya.

Mirza menyampaikan kebutuhan anggaran penanganan jalan mencapai sekitar Rp43 triliun. Sementara kemampuan anggaran pemerintah daerah masih terbatas.

Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

"Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian," ujarnya.

Namun, Mirza mengingatkan peningkatan penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan pembenahan pelayanan. Kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, menurut dia, perlu diimbangi komunikasi pemerintah yang baik.

"Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat," katanya.

Dorong Digitalisasi Layanan Samsat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Mirza meminta Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia juga mendorong inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, serta percepatan digitalisasi layanan.

"Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi," tegasnya.

Mirza turut mengapresiasi dukungan Polda Lampung dan Jasa Raharja terhadap berbagai inovasi pelayanan Samsat.

Ia menegaskan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan," pungkasnya.

Rakorda Jadi Forum Strategis

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung sekaligus Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat 2026 tidak hanya menjadi forum administratif dan evaluasi rutin.

Menurutnya, rakorda menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

"Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional," kata Saipul.

Ia berharap rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung.