LMND Desak Unila Tuntaskan Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual di FKIP

BANDAR LAMPUNG – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung mendesak Universitas Lampung (Unila) menuntaskan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Desakan tersebut disampaikan Departemen Pengembangan Organisasi LMND Lampung, Naufal Zaki Rolitama. Ia meminta pihak kampus mengusut laporan secara transparan dan objektif, mengevaluasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta memastikan hak dan perlindungan korban terpenuhi.

LMND juga meminta kampus menjatuhkan sanksi tegas apabila dugaan kekerasan seksual tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan.

Naufal menyebut korban diduga mengalami pelecehan seksual oleh seorang akademisi di lingkungan FKIP Unila. Menurut dia, penanganan laporan tersebut menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari perubahan kepemimpinan Satgas PPKPT hingga ketidakjelasan perkembangan kasus.

Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan kepada LMND, proses pelaporan sebelumnya telah berjalan di bawah kepemimpinan ketua Satgas PPKPT terdahulu. Proses itu disebut telah mencapai kesimpulan sementara dan menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap terduga pelaku.

Namun, di tengah proses tersebut, terjadi pergantian ketua Satgas PPKPT yang menurut korban tidak disertai penjelasan transparan. Pergantian itu disebut membuat korban harus kembali menjalani proses pelaporan dari awal.

Korban juga mengaku sejumlah bukti berupa tangkapan layar yang telah diserahkan kepada Satgas PPKPT hilang tanpa penjelasan. Hingga kini, menurut keterangan yang diterima LMND, korban belum memperoleh kepastian penyelesaian kasus maupun salinan laporan tertulis dari Satgas PPKPT.

Persoalan lain yang disoroti adalah dugaan intimidasi terhadap korban. Naufal menyampaikan, terduga pelaku merupakan kepala program studi sekaligus dosen penguji tesis korban.

Menurut keterangan korban, terduga pelaku diduga melakukan intimidasi dan ancaman agar korban tidak membicarakan kasus tersebut kepada publik. Korban juga mengaku dihubungi sejumlah pimpinan fakultas dan mendapat ancaman akan dituntut atas dugaan pencemaran nama baik setelah berani menyampaikan kasusnya.

LMND menilai dugaan tersebut perlu diperiksa secara serius, terutama karena terdapat relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang dapat memengaruhi keberanian korban untuk melapor.

"Kampus yang membungkam korban adalah kampus yang berpihak pada kekuasaan. Kami berdiri bersama korban dan akan terus mengawal kasus ini. Ruang pendidikan sudah sewajibnya menjadi ruang yang aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun penindasan," ujar Naufal.

Ia menilai kampus harus memastikan mekanisme penanganan laporan berjalan dengan mengutamakan perlindungan korban, bukan sekadar menjaga reputasi institusi.

LMND Lampung juga menyebut dugaan kekerasan seksual bukan kali pertama menjadi persoalan di lingkungan Unila. Organisasi tersebut menilai sejumlah laporan sebelumnya belum ditangani secara memadai. Namun, klaim tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data dan keterangan resmi pihak terkait.

Atas persoalan tersebut, LMND Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Unila, yakni mengusut laporan secara transparan dan objektif, mengevaluasi kinerja Satgas PPKPT, memastikan hak-hak korban terpenuhi, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk intimidasi.

LMND menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga korban memperoleh kejelasan dan kepastian proses.