Kuasa Hukum Nuryadin: Putusan Tegaskan Sita Eksekusi Sah, Semua Bantahan Darusalam Ditolak PN Tanjung Karang

PN Tanjungkarang menolak bantahan H. Darussalam terkait sita eksekusi tanah dan bangunan di Jalan M. Husni Thamrin, Bandar Lampung. Pengadilan juga menghukum pembantah membayar biaya perkara Rp684.500.

Kuasa Hukum Nuryadin: Putusan Tegaskan Sita Eksekusi Sah, Semua Bantahan Darusalam Ditolak PN Tanjung Karang
Foto (Istimewa)

BANDAR LAMPUNG – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menolak bantahan yang diajukan H. Darussalam, S.H. terkait pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara perdata Nomor 84/Pdt.Bth/2026/PN Tjk.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 6 Oktober 2026. Perkara bantahan berkaitan dengan sita eksekusi atas tanah dan bangunan seluas 175 meter persegi yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 674/GR di Jalan M. Husni Thamrin Nomor 66, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan H. Darussalam merupakan Tergugat I dalam perkara pokok Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Atas dasar itu, majelis menilai bantahan yang diajukan tidak tepat apabila diposisikan sebagai derden verzet atau perlawanan pihak ketiga.

Majelis hakim juga menilai bukti yang diajukan pihak pembantah belum cukup untuk membuktikan bahwa sita eksekusi telah dilakukan di luar batas yuridis objek yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi atau terdapat kekeliruan terhadap objek yang disita.

Selain itu, majelis mempertimbangkan status SHM Nomor 674/GR yang tercatat atas nama Hj. Elti Yunani, S.H., M.Kn. Menurut majelis, kepemilikan sertifikat tersebut tidak dengan sendirinya menyebabkan sita eksekusi menjadi tidak sah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis tidak mengabulkan permohonan H. Darussalam untuk menyatakan sita eksekusi tidak sah dan meminta pengangkatan sita.

Kuasa hukum Nuryadin, Angga Wijaya, S.H., menyambut putusan tersebut. Ia mengatakan pihaknya menghormati putusan PN Tanjungkarang dan menilai putusan itu memberikan kepastian hukum bagi kliennya.

"Kami selaku kuasa hukum Nuryadin menghormati dan menyampaikan apresiasi pada putusan PN tersebut. Ini merupakan sebuah kepastian hukum yang klien kami terima setelah proses panjang mendapatkan keadilan," kata Angga kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).

Kuasa hukum Nuryadin lainnya, Irfan Balga, mengatakan putusan tersebut mempertegas pertimbangan majelis mengenai kedudukan pihak yang mengajukan bantahan serta objek sita eksekusi.

"Dengan putusan ini, maka jelas proses sita eksekusi yang kami mohon dan dikabulkan oleh PN menemukan kepastiannya. Sehingga proses sita eksekusi akan kami dorong ke tahap selanjutnya," ujar Irfan.

Dalam amar putusannya, PN Tanjungkarang juga menolak permohonan dalam rekonvensi dan menghukum H. Darussalam selaku pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp684.500.

Dengan putusan tersebut, permohonan untuk membatalkan atau mengangkat sita eksekusi tidak dikabulkan pengadilan.

Angga mengatakan putusan itu membuat proses sita eksekusi terhadap objek perkara dapat dilanjutkan.

"Semua bantahan dari lawan (Darussalam) terhadap sita eksekusi klien kami tidak dikabulkan oleh PN Tanjungkarang. Sehingga objek sita eksekusi tersebut sah secara hukum untuk terus dilanjutkan," pungkasnya.