Pemprov Lampung Siapkan Dashboard Data Ekspor untuk Petakan Potensi Komoditas Unggulan

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung berencana membentuk tim lintas perangkat daerah untuk mengintegrasikan data komoditas dan perdagangan ke dalam satu sistem informasi atau dashboard ekspor.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pengembangan Potensi Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Selasa (3/11/2026).

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, integrasi data diperlukan untuk memetakan potensi komoditas secara menyeluruh, mulai dari sektor produksi hingga pergerakan barang antardaerah dan ekspor.

“Saya sangat setuju terkait data ekspor pada dashboard. Nanti bersama OPD terkait kita bentuk satu tim kecil untuk integrasi data komoditas dan perdagangan Lampung yang meliputi seluruh sektor. Harapannya, ini dapat memotret seluruh rantai pasok, baik di dalam maupun di luar daerah,” kata Jihan.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung Donni Muksydayan menjelaskan, Lampung memiliki posisi strategis dalam perdagangan domestik maupun internasional. Dukungan infrastruktur antara lain Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, serta akses transportasi udara menjadi potensi yang perlu dioptimalkan.

Menurut Donni, pengembangan ekspor membutuhkan data terintegrasi yang menghubungkan informasi produksi dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan data perdagangan.

Balai Karantina, kata dia, memiliki data lalu lintas komoditas domestik dan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi daerah, menelusuri rantai pasok, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan.

“Data hulu dan data perdagangan ini bisa saling terhubung. Dengan demikian, kita dapat memotret rantai pasok komoditas secara lebih menyeluruh, termasuk pergerakan barang dari dan ke Provinsi Lampung,” ujarnya.

Selain integrasi data, Donni mengusulkan penyelarasan program Desa Ekspor yang dikembangkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan program Balai Karantina. Penyamaan kriteria dan koordinasi dinilai diperlukan agar pengembangan desa berorientasi ekspor berjalan lebih terarah.

Ia juga menyoroti peluang ekspor ikan hias dari Lampung. Melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, pelaku usaha, termasuk UMKM, kini memperoleh kemudahan pengiriman komoditas ke negara tujuan tanpa harus mencari agen pengiriman melalui Jakarta.

Donni berharap pola fasilitasi tersebut dapat diperluas untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala akses pasar ekspor.

Ia menegaskan, peran karantina tidak hanya berkaitan dengan pengawasan dan penerapan biosekuriti, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan dengan memastikan komoditas memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan negara tujuan.

Menanggapi usulan tersebut, Jihan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera berkoordinasi dengan Balai Karantina untuk menindaklanjuti rencana integrasi data dan pengembangan potensi ekspor.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, untuk mengoptimalkan komoditas unggulan Lampung.

“Terima kasih kepada Pak Donni atas ide dan gagasan kolaborasi ke depan untuk mengoptimalkan komoditas unggulan Lampung. Kita mengetahui bahwa Lampung memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam pengembangan ekspor. Saya akan menginstruksikan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Balai Karantina agar seluruh upaya ini dapat berjalan lancar sesuai harapan,” ujarnya.

Melalui integrasi data dan penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Lampung berharap pengembangan komoditas unggulan dapat dilakukan lebih terarah, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk daerah di tingkat nasional dan internasional.