Gubernur Lampung Pacu Ekonomi Desa Lewat Kakao
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi kakao dari desa melalui bantuan alat pengering tenaga surya dan pembiayaan petani. Pesawaran memiliki sekitar 25.000 hektare lahan kakao dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun.
PESAWARAN — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi kakao dimulai dari tingkat desa agar petani memperoleh nilai tambah dan tidak bergantung pada musim untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.
Salah satu upaya yang didorong adalah penggunaan solar dryer atau alat pengering tenaga surya untuk membantu petani mengeringkan kakao, terutama saat musim hujan.
Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri kegiatan pemberdayaan desa wisata melalui pelatihan, penyerahan solar dryer, dan akselerasi pengembangan ekonomi daerah berbasis kakao di Pekon Ampai, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Kamis (8/10/2026).
Menurut Mirza, keterbatasan fasilitas pengering membuat petani kesulitan mempertahankan kualitas kakao sepanjang tahun. Ketika panen berlangsung pada musim hujan, petani cenderung menjual kakao dalam kondisi basah dengan harga lebih rendah karena tidak memiliki fasilitas pengeringan yang memadai.
Mirza menyebut harga kakao basah dalam kondisi tertentu berkisar Rp20.000-Rp30.000 per kilogram. Setelah dikeringkan, harga jualnya dapat mencapai Rp70.000-Rp80.000 per kilogram.
“Cokelat mahal kalau kering. Benar mahal kalau jualnya sepanjang tahun bisa mahal. Tapi mereka hanya bisa jual tiga atau empat bulan secara mahal,” kata Mirza.
Ia mengatakan, hilirisasi perlu dilakukan di daerah penghasil bahan baku agar keuntungan dari proses pengolahan tidak hanya dinikmati industri besar, tetapi juga masyarakat desa.
“Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah mendesain struktur ekonomi agar pertumbuhannya inklusif, ikut memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Hilirisasi, nilai tambah harus dilakukan dari sumber bahan baku, yaitu ada di desa-desa,” ujarnya.
Pesawaran Punya 25 Ribu Hektare Kakao
Potensi pengembangan kakao di Pesawaran dinilai cukup besar. Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Eti Eliati menyebut luas lahan kakao di kabupaten tersebut mencapai sekitar 25.000,8 hektare, dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun.
Besarnya potensi tersebut dinilai perlu diikuti penguatan pengolahan hasil, peningkatan kualitas biji kakao, serta akses pembiayaan dan pemasaran bagi petani.
OJK mendorong pengembangan kakao melalui skema closed-loop yang menghubungkan petani dengan lembaga pembiayaan, penjamin, pembeli atau offtaker, industri pengolahan, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi.
Skema tersebut diharapkan memberi kepastian pasar sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai usaha kakao, mulai dari produksi hingga pemasaran.
Dalam kegiatan itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyerahkan bantuan solar dryer untuk mendukung pengeringan kakao. PNM juga akan merealisasikan pembiayaan sebesar Rp318 juta kepada 50 debitur pelaku usaha tani kakao.
Dukungan tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan melalui pengolahan hasil perkebunan yang lebih baik.
Gubernur Mirza berharap Pekon Ampai tidak hanya menjadi lokasi pengeringan kakao, tetapi juga berkembang menjadi pusat pembuatan dan distribusi alat pengering untuk sentra kakao di sepanjang pesisir Lampung.
“Yang saya harapkan nanti di Pekon Ampai bukan hanya bisa suplai, bukan hanya bisa mengeringkan, tapi bisa mencontoh, membuat pengering seperti ini, dan mendistribusikan, menjual pengering-pengering solar dryer ini di sepanjang pesisir Lampung,” katanya.
PNM Salurkan Pembiayaan untuk Petani
Selain bantuan alat, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pembiayaan usaha mikro dan pengembangan UMKM berbasis kakao.
PNM melaporkan memiliki sekitar 490.000 nasabah di Lampung. Hingga September 2026, nilai pembiayaan yang masih berjalan atau outstanding mencapai sekitar Rp2 triliun, sedangkan penyaluran pembiayaan sepanjang 2026 tercatat Rp2,04 triliun.
Khusus di Pesawaran, jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 29.383 orang dengan nilai outstanding sekitar Rp125,86 miliar. PNM juga memiliki 11 cabang, 148 pendamping, dan 1.940 kelompok nasabah di wilayah tersebut.
Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut baik bantuan alat pengering yang dinilai dapat mendukung produktivitas petani. Dari 10 desa yang diusulkan, bantuan diberikan kepada tiga desa, yakni Sidodadi, Maja, dan Pekon Ampai.
Nanda meminta masyarakat penerima manfaat memanfaatkan dan merawat fasilitas tersebut secara bersama-sama agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
Kakao dan Wisata Budaya Dikembangkan Bersamaan
Pengembangan kakao di Pekon Ampai juga diarahkan untuk mendukung pariwisata berbasis budaya. Kawasan tersebut memiliki potensi agroforestri kakao melalui skema perhutanan sosial serta kekayaan tradisi masyarakat adat Marga Punduh.
Mirza menilai posisi Pekon Ampai strategis karena berada di antara sejumlah destinasi wisata di wilayah pesisir Lampung, termasuk Gigi Hiu, Kiluan, Pulau Wayang, Pahawang, dan Legundi.
Ia mendorong masyarakat dan pemerintah daerah mengembangkan potensi tersebut agar Pekon Ampai dapat menjadi tujuan wisata budaya sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pekon Ampai harus bisa memanfaatkan letak yang strategis ini. Saya berharap kalau kita bisa memajukan budaya, melestarikan budaya, membuat Pekon Ampai menjadi destinasi wisata budaya yang baik, maka semua orang akan datang ke Pekon Ampai untuk melihat indahnya budaya Lampung,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Mirza juga mengunjungi Rumah Adat Sai Batin Marga Punduh untuk mengikuti prosesi adat dan berdialog dengan tetua adat. Ia menyerahkan penghargaan kepada Masyarakat Adat Marga Punduh atas upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan di Lampung.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/400.3.1/3524/V.01/HK/2026.
Pemprov Lampung berharap pengembangan Pekon Ampai dapat mengintegrasikan pengolahan kakao, pembiayaan petani, penguatan UMKM, pelestarian budaya, dan pariwisata. Melalui pendekatan tersebut, nilai tambah komoditas diharapkan dapat dinikmati masyarakat di daerah penghasil, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
REDAKSI











