Mukhlis Basri Ajak Mahasiswa Unila Jaga Independensi dan Kritis Kawal Demokrasi
Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri mengajak mahasiswa Universitas Lampung menjaga independensi, idealisme, dan daya kritis dalam mengawal demokrasi, kebijakan publik, serta pembangunan nasional.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung I, Mukhlis Basri, mengajak mahasiswa menjaga independensi dan idealisme serta tetap kritis dalam mengawal demokrasi dan kebijakan publik.
Pesan tersebut disampaikan Mukhlis saat menjadi narasumber dalam Sekolah Legislatif 2026 bertajuk “Dari Kampus ke Parlemen: Belajar Representasi, Legislasi, dan Pengawasan Publik” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Selasa (27/10/2026).
Mukhlis menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, independensi mahasiswa perlu dipertahankan agar kritik terhadap pemerintah maupun parlemen tetap objektif, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Mahasiswa harus menjaga independensi dan idealismenya. Jangan sampai ruang demokrasi kehilangan suara kritis dari kampus,” kata Mukhlis.
Mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu juga membagikan pengalamannya meniti karier politik, mulai dari aktivitas organisasi, pengabdian di daerah, hingga menjadi anggota DPR RI.
Menurut Mukhlis, kepemimpinan tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang yang membutuhkan pengalaman, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan masyarakat.
“Kepemimpinan diuji di daerah, bukan di panggung. Karena itu, mahasiswa harus memanfaatkan ruang organisasi dan akademik untuk membangun kapasitas, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan rakyat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia menilai keterlibatan mahasiswa diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, parlemen dan pemerintah harus terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan negara.
“Demokrasi yang baik bukan demokrasi yang sepi kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan,” katanya.
Mukhlis berharap Sekolah Legislatif FISIP Unila dapat menjadi ruang pembelajaran politik bagi mahasiswa untuk memahami fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan, sekaligus membentuk generasi muda yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik.
Ia berpesan agar mahasiswa terus meningkatkan kapasitas diri tanpa kehilangan keberpihakan kepada masyarakat.
“Jaga idealisme, tingkatkan kapasitas, dan jangan pernah kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Karena pada akhirnya, politik dan kekuasaan harus menjadi sarana pengabdian, bukan semata-mata tujuan,” ujar Mukhlis.
