Lampung Tahan Inflasi, IPH Tetap Nol

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah tren kenaikan harga komoditas yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026).

Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional saat ini tercatat sebesar 0,82 persen dengan tren bulanan yang relatif terkendali. Kondisi tersebut menunjukkan laju inflasi dari April ke Mei 2026 masih berada dalam kondisi stabil.

Dalam paparannya, Tito menjelaskan tiga kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi nasional, yakni sektor transportasi dengan andil 0,61 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen, serta makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen.

Untuk komoditas pangan, kenaikan harga terutama dipicu oleh cabai merah yang menyumbang inflasi sebesar 0,08 persen. Disusul minyak goreng dan bawang merah masing-masing 0,04 persen, serta gas rumah tangga dan tomat sebesar 0,03 persen.

Sementara itu, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,74 persen yang dipengaruhi oleh penurunan harga emas dan melemahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kondisi inflasi nasional yang masih terkendali di tengah dinamika ekonomi global. Meski demikian, ia meminta seluruh pemerintah daerah tetap memperkuat pengawasan terhadap potensi kenaikan harga, terutama terkait fluktuasi harga energi dan nilai tukar rupiah.

“Inflasi nasional masih cukup baik, namun kita tetap harus waspada terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di daerah,” ujar Tito.

Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS terkait sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh kepala daerah diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional.

Dukungan tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendataan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, hingga pendampingan pelaksanaan sensus di wilayah strategis.

Tito juga mengimbau kepala daerah untuk menjadi pihak pertama yang mengikuti pendataan sebagai bentuk teladan bagi masyarakat.

“Kalau bisa kepala daerah menjadi yang pertama disensus. Ini akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan TIR atau Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.

Menurut Amalia, hasil sensus akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi daerah, menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, serta memastikan program bantuan sosial berjalan lebih efektif.

BPS juga telah menyiapkan sistem pemantauan berbasis dashboard yang memungkinkan pemerintah daerah memonitor perkembangan pendataan secara real-time.

Selain membahas inflasi dan sensus ekonomi, Mendagri turut mengajak pemerintah daerah memanfaatkan momentum perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang melibatkan pelaku UMKM lokal.

“Manfaatkan momentum ini untuk menghibur masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas UMKM,” kata Tito.

Ia mengingatkan agar penyelenggaraan kegiatan nobar tetap berkoordinasi dengan unsur Forkopimda guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.