Lampung Selatan Tumbuh Tertinggi, Kemiskinan Masih 12 Persen

LAMPUNG SELATAN — Kabupaten Lampung Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Lampung, namun masih menghadapi tantangan serius berupa angka kemiskinan yang relatif tinggi.

Fakta tersebut terungkap saat Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Kantor Bappeda setempat, Rabu (11/3/2026).

Dalam forum perencanaan pembangunan itu, Jihan mengungkapkan ekonomi Lampung Selatan tumbuh 5,71 persen, tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Angka tersebut bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berada di level 5,28 persen.

Namun di balik capaian tersebut, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih berada di angka 12,05 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di 9,66 persen pada September 2025.

“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata,” ujar Jihan.

Ia menegaskan, tahun 2027 menjadi fase penting dalam pelaksanaan RPJMD, karena memasuki tahap percepatan pencapaian target pembangunan daerah. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai menjadi kunci agar perencanaan pembangunan berjalan efektif.

Selain itu, Jihan juga menyoroti sejumlah indikator sosial lainnya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat 4,21 persen, termasuk empat terendah secara nasional. Sementara di Lampung Selatan berada di angka 4,67 persen.

Di sisi lain, daerah tersebut justru mencatat capaian positif dalam penanganan stunting. Prevalensi stunting di Lampung Selatan berada di 10,4 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 15,9 persen.

Dalam sektor pembangunan fisik, Pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan anggaran Rp107,8 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer di wilayah Lampung Selatan. Dukungan infrastruktur juga diberikan untuk jalan desa dengan anggaran sekitar Rp1,29 miliar pada enam ruas jalan desa.

Menurut Jihan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat desa.

Pemprov Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Desaku Maju. Program tersebut mencakup penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin pengering senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa usia produktif dengan anggaran Rp6 miliar.

Secara strategis, Lampung Selatan masuk dalam Koridor Wilayah I pembangunan Provinsi Lampung yang diarahkan sebagai pusat ekonomi kreatif, pariwisata, ketahanan pangan, industri berbasis ekonomi, serta riset dan teknologi.

Beberapa proyek besar yang menjadi fokus pengembangan wilayah tersebut antara lain Kotabaru, kawasan industri Katibung, rencana Kawasan Industri Energi Terpadu, pembangunan Tol Lematang–Panjang, pengembangan Pelabuhan Sebalang, hingga kawasan Bakauheni Harbour City dan pariwisata pesisir Kalianda.

Melalui forum Musrenbang tersebut, Jihan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun rencana pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan yang disusun hari ini harus menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” kata Jihan.