“Halo Lamsel” Segera Meluncur, Pemkab Dipaksa Gerak Cepat Layani Aduan Warga
Pemkab Lampung Selatan menyiapkan peluncuran layanan “Halo Lamsel” sebagai kanal pengaduan publik terpadu, menuntut respons cepat dari seluruh OPD di tengah dorongan percepatan koordinasi program strategis daerah.
WANDI
LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menggenjot transformasi layanan publik dengan menyiapkan peluncuran platform “Halo Lamsel”, sistem terpadu yang akan menampung aspirasi hingga pengaduan masyarakat secara langsung.
Langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Sekretaris Daerah, Supriyanto, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).
Berbeda dari sekadar agenda rutin, rakor kali ini menekankan kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghadapi pola kerja baru yang menuntut respons cepat dan terukur terhadap laporan masyarakat.
“Melalui layanan ini masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Artinya, seluruh perangkat daerah harus siap merespons dengan cepat dan tepat,” tegas Supriyanto.
Platform “Halo Lamsel” dirancang sebagai pusat layanan publik terintegrasi yang menghubungkan warga dengan pemerintah daerah secara real time. Sistem ini sekaligus menjadi indikator baru kinerja OPD dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Selain peluncuran layanan digital tersebut, rakor juga menyoroti percepatan implementasi program prioritas lain, seperti inovasi daerah dan program Desa Helau, yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis desa.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai menegakkan standar kedisiplinan internal melalui penerapan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi acuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tertata, sekaligus mencerminkan kualitas pelayanan publik.
Pemkab Lampung Selatan menilai, koordinasi lintas OPD menjadi kunci agar berbagai program strategis tidak berjalan parsial. Melalui rakor mingguan, hambatan di lapangan diharapkan dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditangani secara kolektif.
Dengan peluncuran “Halo Lamsel”, pemerintah daerah kini menghadapi tantangan baru: memastikan birokrasi mampu bergerak lebih responsif, transparan, dan akuntabel di hadapan publik.
