Lampung Fokus Bangun Ekonomi Desa

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, dan optimalisasi program nasional agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan.

Hal itu disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” di Radisson Lampung Kedaton, Senin (11/5/2026).

“Concern Pak Gubernur dengan Desaku Maju ini membuat program pusat tetap inline, tetapi nilai tambahnya harus bertahan di wilayah kita, khususnya di desa. Uangnya jangan lari ke kota,” ujar Ganjar saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Lampung.

Sarasehan tersebut digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung guna membahas arah pembangunan daerah periode 2025-2030.

Dalam paparannya, Ganjar mengatakan visi pembangunan Lampung telah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah provinsi menempatkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti sejumlah provinsi lain sehingga strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui program hilirisasi.

Ganjar menyebut sejumlah indikator makro Lampung menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,66 persen pada 2025 atau sudah berada di bawah dua digit, sementara inflasi tetap terkendali pada rentang target pemerintah.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Lampung juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,58 persen atau menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera setelah Riau.

Meski demikian, Ganjar mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan nilai tukar petani.

Pemprov Lampung kemudian merumuskan tujuh program unggulan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional, di antaranya dukungan terhadap MBG, penguatan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa, pemerataan pendidikan, stabilisasi harga, dan peningkatan kemantapan jalan.

Ganjar menjelaskan program Desaku Maju menjadi instrumen utama Pemprov Lampung dalam memaksimalkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Program tersebut dirancang agar kebutuhan rantai pasok MBG dapat dipenuhi langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya produksi, tetapi juga skala ekonomi dan kontinuitas pasokan. Banyak pelaku usaha kecil di desa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga belum mampu masuk ke sistem distribusi program nasional.

Ganjar juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur ekonomi di sentra produksi pertanian, salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengering gabah atau dryer guna menekan biaya distribusi petani.

“Kalau dryer disediakan di berbagai sentra komoditas, maka biaya produksi dan biaya angkut bisa ditekan. Margin keuntungan bisa berputar di desa,” katanya.

Selain sektor pertanian, Pemprov Lampung juga mulai mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Potensi limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong dinilai dapat menjadi sumber energi alternatif di masa depan.

Dalam forum yang sama, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Lampung. Ia menyebut Lampung kini menjadi daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.

Menurut Saipul, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung mencapai lebih dari 1.150 unit dengan penerima manfaat sekitar 2,3 juta orang.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan makanan. Hingga saat ini, sebanyak 84,6 persen dapur MBG di Lampung disebut telah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara itu, Asintel Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono mengatakan TNI turut mendukung program prioritas nasional melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, MBG, dan pembangunan jembatan di daerah.

Di sisi lain, Polda Lampung menegaskan pentingnya menjaga keamanan sebagai prasyarat pembangunan daerah. Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung, Kompol Andri Yulianto mengatakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi hanya dapat berjalan baik apabila situasi keamanan tetap kondusif.

Ketua AMSI Lampung, Hendri Setiadi mengingatkan agar program MBG tidak hanya dipandang sebagai program makan gratis semata, tetapi juga momentum membangun ekosistem ekonomi lokal di Lampung.

Sarasehan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan mahasiswa, tokoh adat, pegiat media, birokrasi, hingga aktivis masyarakat sipil. Diskusi dipandu moderator Fajar Arifin selaku CEO Senator.ID Grup.

Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap sinergi pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat dapat memperkuat arah pembangunan daerah. Pemerintah menilai penguatan ekonomi desa, hilirisasi pertanian, dan optimalisasi program nasional akan menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung secara lebih merata.