Keterbukaan Informasi Dorong Partisipasi Masyarakat
NURCHOLIS SAJADI
BANDARLAMPUNG - Keterbukaan informasi seharusnya bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya literasi digital dan keterbukaan informasi, terutama di Badan Publik Desa.
Ini dikatakan Ketua Divisi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung, Muhammad Fuad, dalam Diskusi Terbatas di Kantor KIP Lampung, Kamis (14/10/2021). Kegiatan ini sebagai tindak dari Focus Group Discussion dalam rangka memperingati hari Hak untuk Tahu Sedunia 28 September 2021. Diskusi ini diikuti Relawan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Aksi Milenial Lampung yang digawangi anak-anak muda yang concern terhadap isu-isu hoaks dan pemberdayaan kaum muda.
Lebih jauh Fuad menjelaskan, seiring perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi di era digital ini, diperlukan peningkatan ketersediaan Informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi.
"Belakangan ini sengketa informasi pada Badan Publik Desa cukup tinggi. Sehingga Komisi Informasi juga berkepentingan untuk melakukan sosialisasi kepada Badan publik Desa terkait keterbukaan Informasi Desa. Di sisi lain masyarakat sebagai pengguna informasi juga sudah seharusnya diberi pemahaman dalam mengakses dan memanfaatkan informasi secara baik dan bertanggung jawab," kata lulusan Fisip UBL ini.
Di sisi lain, Ketua TIK Lampung Rifky Indrawan mengatakan, Literasi Digital merupakan program yang selama ini sudah dijalankan oleh Relawan TIK. "Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Digital di Pemerintahan Desa. Kolaborasi antara KI Lampung, Relawan TIK dan Aksi Milenial sangat relevan untuk dijalankan," katanya.
Sementara itu, Ketua aksi milenial Raffi Pun Jabi siap menjalankan program literasi digital. Agar dapat menangkal hoaks dikalangan kaum muda. Selain itu dapat membuka ruang perberdayaan ekonomi bagi kaum muda dengan memanfaatkan akses informasi yang tersedia.
Ketua Komisi Informasi Lampung, Ir Alwi Siregar menyambut baik adanya kolaborasi ketiga lembaga ini. Kolaborasi ini dapat dimulai di Lingkungan Pemerintahan Desa. Bagaimana masing-masing lembaga berkontribusi.
"Misalkan Relawan TIK dapat memfasilitasi sistem pelayanan Informasi yang baik,karena transformasi digital perlu untuk keterbukaan informasi. Kemudian Aksi Milenial dengan pengalamannya dapat menularkan melek digital kepada kaum muda di desa sehingga dapat menunjang kreativitas, produktifitas dan inovasi yang pada akhirnya kaum muda dapat benar-benar berdaya," pungkasnya.
