Kemenkumham Banten Tengahi Dugaan Pelanggaran HAM

Kemenkumham Banten Tengahi Dugaan Pelanggaran HAM
Foto: Istimewa

SERANG–Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menggelar rapat audiensi penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan perjanjian atau kontrak kerja sama. 

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rabu (12-6-2024), dipimpin Kepala Bidang HAM Haryanto serta dihadiri Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Kepala Sub Bidang P3HAM beserta jajaran bidang HAM.

Haryanto menyampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran HAM ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022.

“Dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM adalah proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan).