Dugaan Fee 15 Persen Revitalisasi Sekolah, Kejati Geledah Disdikbud Lamteng
Kejati Lampung menggeledah Kantor Disdikbud Lampung Tengah terkait dugaan fee 15 persen anggaran revitalisasi sekolah 2026. Penyidik membawa tiga boks dokumen dan rekaman CCTV.
DENI FERNANDO
LAMPUNG TENGAH – Tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah, Selasa (10/11/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan permintaan fee sebesar 15 persen dari anggaran program revitalisasi sekolah tahun 2026.
Penggeledahan berlangsung sekitar tujuh jam, mulai pukul 13.00 hingga 20.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, penyidik membawa tiga boks berisi dokumen, sejumlah berkas, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diduga berkaitan dengan perkara.
Proses penggeledahan mendapat pengamanan ketat. Sejumlah personel TNI dan aparat penegak hukum terlihat berjaga di sekitar kompleks perkantoran Disdikbud.
Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat dan staf di lingkungan dinas tersebut.
Mereka di antaranya Kepala Disdikbud Lampung Tengah Nur Rohman, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Devira Santi, serta sejumlah staf pada bidang terkait.
Ahmaludin juga menyebut nama MH turut dikaitkan dengan dugaan permintaan fee tersebut. Namun, MH tidak berada di kantor saat penyidik melakukan penggeledahan.
Selain kantor Disdikbud, tim kejaksaan dikabarkan melakukan penggeledahan di kediaman MH. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak kejaksaan mengenai kegiatan tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, membenarkan adanya kegiatan penegakan hukum yang dilakukan tim Kejati Lampung di wilayah Lampung Tengah.
"Kami pihak Kejari Lampung Tengah sifatnya hanya mendampingi dan kita lakukan support semua dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Kejati Lampung. Tapi untuk penanganannya, ada di Kejati," kata Okky.
Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut berada di bawah kewenangan Kejati Lampung, sedangkan Kejari Lampung Tengah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
Program revitalisasi sekolah merupakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dugaan permintaan fee dalam program tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk kepentingan layanan pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Lampung belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil penggeledahan, status barang-barang yang dibawa penyidik, maupun perkembangan penyidikan dugaan permintaan fee 15 persen tersebut.
