Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo, Ini Penjelasan Istana
Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo setelah pertemuan 2,5 jam. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan dan perkembangan terbaru di Istana.
REDAKSI
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut sekaligus mengungkapkan bahwa keinginan mundur Gibran berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah perkembangan persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujarnya.
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, pernyataan Istana tersebut baru mengonfirmasi adanya niat pengunduran diri, bukan keputusan pengunduran diri yang telah ditetapkan atau disahkan.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 mengeluarkan putusan terkait persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SLTA milik Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
Perkembangan tersebut turut memicu dinamika politik di DPR RI, termasuk bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan meminta masyarakat menunggu perkembangan serta pernyataan resmi dari pihak terkait.
Hingga keterangan Mensesneg disampaikan pada Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
