Dana Desa Terpangkas, Sungainibung Prioritaskan BLT dan Air Bersih pada 2027

TULANGBAWANG – Pemerintah Kampung Sungainibung, Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, mulai menyusun prioritas pembangunan untuk 2027. Keterbatasan anggaran Dana Desa menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program yang akan diusulkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar di Balai Kampung Sungainibung, Selasa (10/11/2026), sejumlah usulan dibahas bersama pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), pendamping desa, serta unsur masyarakat.

Kepala Kampung Sungainibung, Nengah Sutije, mengatakan besaran Dana Desa 2027 hingga kini belum diketahui. Karena itu, pemerintah kampung masih harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Ia menyebut Dana Desa 2026 yang diterima Sungainibung hanya sekitar Rp373 juta setelah mengalami pemangkasan lebih dari 80 persen. Dengan keterbatasan tersebut, pembangunan fisik yang dapat direalisasikan melalui anggaran Dana Desa antara lain satu titik sumur bor.

"Untuk Dana Desa 2027, sampai saat ini kami belum mendapat informasi berapa besaran anggaran yang akan diterima," kata Sutije.

Menurutnya, keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap pembiayaan operasional dan kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk pembayaran insentif Linmas, kader, serta guru PAUD. Jumlah personel Linmas di kampung tersebut bahkan berkurang dari 54 menjadi 32 orang.

Meski anggaran desa terbatas, Sutije mengatakan pemerintah kampung tetap berupaya mencari dukungan pembangunan dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Pada 2026, Sungainibung memperoleh bantuan di luar Dana Desa, di antaranya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 241 rumah, pembangunan jalan rabat beton, bantuan pertanian, serta bantuan ternak kambing bagi tiga kelompok masyarakat.

Bantuan tersebut, menurut Sutije, diperoleh melalui dukungan aspirasi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak.

Untuk 2027, pemerintah kampung akan membahas alokasi anggaran bagi sejumlah kebutuhan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan air bersih melalui sumur bor, serta persiapan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak.

Sutije menilai kebutuhan anggaran Pilkakam perlu mendapat perhatian karena pemerintah daerah disebut hanya mengalokasikan bantuan Rp20 juta untuk setiap kampung.

Menurutnya, jumlah tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan banyaknya pemilih di Sungainibung. Pemerintah kampung berencana membahas lebih lanjut besaran dukungan anggaran yang diperlukan agar pelaksanaan Pilkakam pada November 2027 dapat berjalan lancar.

Infrastruktur Jadi Perhatian

Camat Denteteladas, Sukadi, mengatakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, masih menjadi kebutuhan masyarakat Sungainibung yang perlu diperjuangkan dalam perencanaan 2027.

Ia mengingatkan pemerintah kampung agar penyusunan program dan penggunaan anggaran tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Sukadi juga meminta keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan aparatur kampung kepada masyarakat.

"Walaupun ada efisiensi anggaran, semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap dijaga. Perlu ada harmonisasi dan kolaborasi yang baik antara aparatur kampung dan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Tulangbawang, Pilkakam serentak direncanakan berlangsung pada November 2027.

Sukadi berharap pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut dapat berjalan secara demokratis dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan kemampuan.

Melalui Musrenbangdes tersebut, pemerintah kampung berharap usulan pembangunan yang belum dapat dibiayai melalui Dana Desa bisa diperjuangkan melalui dukungan APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun anggaran pemerintah pusat.

Sutije mengatakan, dukungan lintas pemerintahan tetap dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat Sungainibung dapat berlanjut di tengah keterbatasan anggaran desa.