Lampung Jadi Provinsi Percontohan Program Masyarakat Sadar Hukum

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI. Program ini akan melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum warga hingga tingkat desa dan kelurahan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik penunjukan tersebut saat mengikuti Rapat Rencana Kegiatan Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum di Provinsi Lampung secara virtual, Selasa (10/11/2026).

Menurut Mirza, peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Kepastian hukum, kata dia, menjadi salah satu prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kesadaran hukum harus terus kita gelorakan di tengah masyarakat dalam upaya membangun Provinsi Lampung. Kepastian hukum merupakan prasyarat utama tumbuhnya kepercayaan masyarakat, terutama dalam perekonomian daerah," ujar Mirza.

Ia menilai pemerataan pemahaman dan penegakan hukum diperlukan untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Mirza juga menyoroti potensi Linmas sebagai infrastruktur sosial yang tersebar di berbagai wilayah Lampung. Selain menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, anggota Linmas dinilai dapat berperan dalam menyebarluaskan pemahaman hukum di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah anggota dan unsur terkait dalam ASLINMAS di Lampung tercatat sebanyak 74.326 orang. Rinciannya terdiri atas 36.789 anggota Satlinmas, 35.527 simpatisan atau aktivis, serta 2.010 kategori lainnya.

Sementara pada kategori Satlinmas dan Satgas Linmas tingkat nasional, Lampung disebut menempati peringkat kelima dengan 38.703 personel, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Mirza berharap pemerintah kabupaten dan kota terus meningkatkan jumlah serta kualitas keanggotaan Linmas. Daerah dengan jumlah keanggotaan tertinggi di Lampung antara lain Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, dan Kota Metro.

Melalui program Masdarkum, kapasitas anggota Linmas akan ditingkatkan agar mampu memahami berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Mereka diharapkan menjadi penggerak peningkatan kesadaran hukum di tingkat desa dan kelurahan.

"Provinsi Lampung patut berbangga karena terpilih menjadi provinsi pertama yang melaksanakan kegiatan Masdarkum. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran hukum anggota Linmas sehingga pemerataan pemahaman serta keadilan hukum dapat semakin baik, terutama di wilayah perdesaan," katanya.

Selain edukasi hukum, pemerintah provinsi juga melihat peluang untuk melibatkan Satlinmas dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa program yang disebutkan antara lain Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), pendampingan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta fasilitasi akses permodalan bagi masyarakat desa.

Program tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dengan skema pinjaman tanpa bunga melalui Bank Lampung. Dengan demikian, Satlinmas tidak hanya menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi di desa.

"Satlinmas harus hadir di desa dan menjadi penggerak ekonomi, selain menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketertiban, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat," ujar Mirza.

Sementara itu, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, mengatakan Masdarkum merupakan model baru yang untuk pertama kalinya diuji coba di Indonesia dengan Lampung sebagai lokasi percontohan.

Danang menjelaskan, program tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan agar memiliki kesadaran serta ketaatan hukum, meningkatkan pemahaman terhadap gejala sosial dan kemampuan deteksi dini, serta mendorong pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, Masdarkum dirancang sebagai pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan deteksi dini terhadap gejala sosial dan dukungan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini sebuah model yang akan kita coba bangun dan pertama kali di Indonesia di Lampung. Selain pendekatan sebagai aparat penegak hukum dan melakukan deteksi dini terhadap gejala sosial di masyarakat, kami juga mendukung pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung," kata Danang.

Rapat tersebut turut diikuti para bupati dan wali kota se-Lampung, kepala kejaksaan negeri, serta kepala seksi intelijen dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.