Gubernur Mirza Tekankan Pelayanan RSUD Abdul Moeloek Bebas Maladministrasi

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah praktik maladministrasi sekaligus menjamin masyarakat memperoleh layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Mirza mengatakan penilaian Ombudsman menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

"Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata," demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Marindo.

Mirza menegaskan, pelayanan publik merupakan cerminan kinerja pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara layanan harus memastikan pelayanan berjalan profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada penilaian tahun ini, Ombudsman menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah.

Khusus kepada jajaran RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Mirza meminta peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan seluruh petugas rumah sakit agar setiap pasien mendapatkan pelayanan yang adil sesuai standar dan ketentuan berlaku.

Ia juga meminta manajemen rumah sakit mempersiapkan penilaian secara serius, mulai dari penerapan standar pelayanan, ketersediaan administrasi dan informasi, hingga efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat.

Perhatian terhadap evaluasi tersebut juga didasarkan pada capaian pelayanan publik Pemprov Lampung pada 2025. Berdasarkan catatan pemerintah provinsi, Lampung memperoleh predikat Kualitas Tertinggi dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik kategori pemerintah provinsi. Lampung disebut menjadi satu-satunya dari 38 provinsi yang meraih predikat tersebut.

Mirza berharap capaian itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembenahan pelayanan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Lukman Pura mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.

Menurut Lukman, kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan aspek medis, tetapi juga kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, profesionalisme petugas, dan kemampuan merespons kebutuhan serta keluhan pasien.

Di sisi lain, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan, penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan penyelenggara pelayanan, melainkan memastikan standar pelayanan berjalan sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia menilai RSUD Abdul Moeloek memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Karena itu, hasil penilaian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.

Dalam proses penilaian, tim Ombudsman akan melakukan wawancara dengan penyelenggara pelayanan, pemeriksaan lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, serta penelusuran dokumen terkait perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Tim juga akan mewawancarai masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas pelayanan yang diterima.

Dodik menambahkan, Ombudsman sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota di Lampung selama hampir tiga bulan. Sejumlah rumah sakit yang dikunjungi antara lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, dan RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat.

Ia berharap jajaran RSUD Abdul Moeloek memberikan data dan informasi secara objektif serta transparan selama proses evaluasi berlangsung. Menurutnya, keluhan masyarakat harus dipandang sebagai masukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kualitas pelayanan.

Pemprov Lampung berharap penilaian Ombudsman tidak sekadar menghasilkan predikat atau penghargaan administratif, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas.