Lampung Targetkan Stunting Turun Jadi 10,83 Persen pada 2029

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 10,83 persen pada 2029. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran nasional sebesar 14,2 persen pada tahun yang sama.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan intervensi serta kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Hal itu disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Lampung tercatat 15,9 persen. Angka tersebut berada di bawah prevalensi nasional yang mencapai 19,8 persen.

Meski demikian, capaian Lampung masih menunjukkan kenaikan dibandingkan 2023 yang tercatat 14,9 persen. Sebelumnya, prevalensi stunting di provinsi tersebut mencapai 18,5 persen pada 2021 dan turun menjadi 15,2 persen pada 2022.

Jihan mengatakan, kenaikan angka stunting pada 2024 menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki efektivitas program dan memperkuat sistem pendataan.

"Penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Menurut Jihan, intervensi perlu difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode tersebut menjadi fase penting dalam perkembangan otak, kesehatan, dan pertumbuhan anak.

Pemprov Lampung juga memetakan lima kabupaten yang membutuhkan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.

Selain memperkuat intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas layanan Posyandu, edukasi keluarga, pemenuhan protein hewani, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Jihan menyebutkan, Pemprov Lampung telah menjalankan sejumlah program, antara lain kampanye konsumsi telur sebagai sumber protein hewani, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal.

Pemerintah daerah juga mengembangkan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dan memperkuat dukungan pemenuhan gizi melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Lampung mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan akademisi.

Jihan menegaskan, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa diperlukan agar intervensi menjangkau keluarga sasaran secara tepat.

Wamendes Soroti Kinerja Desa

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meminta pemerintah desa mengoptimalkan peran dan anggaran desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakat, termasuk keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.

Ia juga meminta Dana Desa diarahkan untuk mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat, seperti pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, serta peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat.

Kebijakan tersebut, kata dia, sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Selain anggaran, Ahmad menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional.

Mereka dinilai menjadi ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan keluarga sasaran memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 dari total 2.446 desa di Lampung atau sekitar 61,5 persen telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika baru 1.280 desa atau 52,3 persen yang mencapai kategori tersebut. Dengan demikian, terdapat penambahan 225 desa dalam satu bulan.

Meski menunjukkan peningkatan, masih terdapat sekitar 38,5 persen desa yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

"Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat," tegas Ahmad.

Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang dilaksanakan. Dampaknya harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas kesehatan masyarakat.

Lampung Jadi Lokasi Ketiga Rakor Nasional

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Andrey Ikhsan Lubis, mengatakan Lampung menjadi provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja desa dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Program tersebut juga didukung melalui Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, terutama dalam penguatan kapasitas kader dan pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.

Andrey menjelaskan, rakor bertujuan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, serta merumuskan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan capaian konvergensi di tingkat desa.

Pembahasan dilakukan melalui pemaparan kebijakan intervensi spesifik dan sensitif, dilanjutkan diskusi kelompok terarah yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Hasil pembahasan akan dituangkan dalam rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang memuat langkah penyelesaian, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap upaya penurunan stunting di Lampung dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan serta sumber daya manusia sejak usia dini.