Mirza Jadi Warga Pertama Disensus BPS
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung. Pendataan door-to-door dilakukan BPS untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door-to-door di seluruh wilayah Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama yang didata dalam pelaksanaan sensus tersebut.
Pendataan dilakukan oleh petugas BPS di kediaman Gubernur Lampung di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin (15/6/2026).
Keikutsertaan Gubernur Mirza dalam pendataan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan program nasional tersebut.
“Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Sensus ekonomi terakhir dilakukan pada 2016. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tentu telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir perlu didokumentasikan secara menyeluruh agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian daerah.
“Oleh karena itu, kita perlu menangkap dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang ada, termasuk berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Lampung saat ini,” katanya.
Mirza menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus.
“Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya. Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Menurut Mirza, pembangunan ekonomi yang diharapkan ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus bersifat inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting yang hanya dilaksanakan satu kali dalam 10 tahun.
“Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan untuk memastikan seluruh pelaku usaha dapat tercatat dengan baik,” kata Ahmadriswan.
Ia menjelaskan, cakupan pendataan SE2026 sangat luas karena mencakup seluruh pelaku usaha, baik usaha formal maupun usaha yang dijalankan dari lingkungan rumah tangga.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan dalam sensus kali ini adalah sensus ekonomi lengkap, sehingga seluruh pelaku usaha akan didata tanpa pengecualian.
“Dari data tersebut kita akan mengetahui kondisi riil perekonomian Lampung, sektor-sektor yang produktif, sektor yang perlu didorong pengembangannya, hingga sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” jelasnya.
Ahmadriswan menambahkan, sebelum pelaksanaan door-to-door, BPS telah lebih dahulu melakukan pendataan terhadap pelaku usaha besar dan mendapatkan respons positif dari dunia usaha.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Provinsi Lampung menyiapkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang akan bertugas di seluruh wilayah Lampung.
Pendataan door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.
BPS berharap data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi fondasi kuat bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan di Provinsi Lampung.
