Bupati Egi Jemput Program Rumah Murah ke Pusat
Pemkab Lampung Selatan bergerak cepat menggandeng pemerintah pusat untuk memperluas akses rumah layak. Skema KUR, FLPP, hingga BSPS jadi fokus utama.
LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat langkah percepatan program perumahan dengan “menjemput bola” ke pemerintah pusat guna memastikan akses hunian layak bagi masyarakat semakin luas.
Langkah ini ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong realisasi berbagai skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejumlah program strategis dibahas, mulai dari penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi rumah subsidi melalui skema FLPP, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kawasan kumuh.
Bupati Egi menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret agar program perumahan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Lampung Selatan mendapatkan akses hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau melalui program-program nasional ini,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung, kepala daerah se-Provinsi Lampung, serta perwakilan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berperan dalam pembiayaan perumahan nasional.
Langkah aktif pemerintah daerah ini dinilai penting di tengah masih tingginya kebutuhan rumah layak di daerah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap distribusi program perumahan nasional tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah daerah seperti Lampung Selatan secara merata.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan agenda nasional dalam penyediaan hunian terjangkau, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.










