Menteri Ara Tambah Bedah Rumah Lampung

LAMPUNG SELATAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait turun langsung meninjau rumah warga penerima program bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Kehadiran Menteri PKP itu sekaligus memastikan program bedah rumah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Lampung sendiri mendapat alokasi 9.382 unit BSPS pada 2026 yang tersebar di 15 kabupaten/kota, meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.390 unit.

Saat meninjau rumah warga, Maruarar bersama Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan berdialog langsung dengan masyarakat penerima bantuan. Mereka menanyakan kondisi rumah, penghasilan keluarga, hingga kendala yang dihadapi warga sehari-hari.

Rombongan juga mengecek kondisi bangunan dan lingkungan sekitar untuk memastikan rumah yang masuk program benar-benar tidak layak huni.

Maruarar menegaskan program BSPS harus dijalankan secara transparan dan diawasi langsung oleh masyarakat agar bantuan tepat sasaran.

“Yang untung rakyat. Selisih harganya buat rakyat. Jadi perlu diawasi bersama,” ujar Maruarar.

Ia meminta proses penentuan penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah warga dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan, seperti lansia dan warga kurang mampu.

“Cari yang paling membutuhkan. Jangan rumah orang kaya dibedah, rumah orang miskin tidak dibedah,” tegasnya.

Menurut Maruarar, semangat gotong royong menjadi kunci utama keberhasilan program perbaikan rumah rakyat tersebut.

Selain melakukan peninjauan langsung, Menteri PKP juga melakukan monitoring daring bersama tenaga fasilitator lapangan BSPS dari seluruh provinsi di Sumatra guna memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Diketahui, pada 2026 Kementerian PKP menargetkan program bedah rumah sebanyak 60 ribu unit di 10 provinsi di Pulau Sumatra. Lampung menjadi salah satu daerah prioritas dengan peningkatan alokasi BSPS paling signifikan.

Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui tambahan alokasi BSPS tersebut karena dinilai mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.

Pemprov Lampung juga berkomitmen memperkuat koordinasi bersama Kementerian PKP, BPS, dan seluruh pihak terkait agar program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.