Rolling Jabatan Tubaba Disiapkan, Kursi Kosong Jadi Prioritas
Pemkab Tulangbawang Barat menyiapkan perombakan birokrasi dengan fokus mengisi jabatan kosong. Proses seleksi ketat hingga persetujuan pusat jadi kunci.
TULANGBAWANG BARAT — Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mulai menyiapkan perombakan struktur birokrasi melalui skema rolling jabatan, dengan fokus utama mengisi sejumlah posisi strategis yang masih kosong.
Langkah ini dilakukan setelah pemerintah daerah memetakan jabatan eselon II dan III yang belum terisi atau masih dipegang pelaksana tugas (Plt), sehingga dinilai menghambat optimalisasi kinerja organisasi.
Sekretaris Daerah Tubaba, Iwan Mursalin, mengungkapkan bahwa proses penataan jabatan diawali dengan pelaksanaan uji kompetensi (ukom) sebagai syarat utama rotasi dan promosi pejabat.
“Uji kompetensi sudah dilakukan, dan hasilnya menjadi dasar dalam pengisian maupun pergeseran jabatan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Selain uji kompetensi, evaluasi kinerja juga menjadi faktor penentu, terutama bagi pejabat yang telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun.
Saat ini, Pemkab Tubaba telah mengajukan usulan pengisian jabatan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Pemerintah Provinsi Lampung untuk posisi tertentu seperti inspektorat yang membutuhkan persetujuan khusus.
Proses verifikasi diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hari sebelum masuk tahap finalisasi dan pelaksanaan rolling.
Menariknya, setelah pengisian tahap awal, pemerintah daerah juga menyiapkan opsi lelang jabatan untuk posisi yang masih kosong guna mendapatkan kandidat terbaik secara terbuka.
Namun, untuk jabatan strategis seperti Kepala Inspektorat yang saat ini masih diisi Plt, Pemkab mengakui prosesnya lebih kompleks karena harus memenuhi persyaratan khusus sesuai regulasi.
“Pengisian jabatan, khususnya di inspektorat, akan dilakukan sangat selektif untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” tegas Iwan.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di tingkat daerah, sekaligus memastikan organisasi pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, dan berbasis kompetensi.










