Pj Bupati Tulangbawang Sepakat dengan Presiden Jadikan Desa Ujung Tombak Pembangunan

TULANGBAWANG – Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan setuju dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengubah wilayah pedesaan dan perbatasan dari objek menjadi subjek pembangunan.

Qudrotul menilai formula ini sangat tepat dan relevan dengan karakter Bangsa Indonesia.

“Program Presiden Jokowi sangat tepat dengan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan,” kata Qudrotul usai menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah & Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa  (11/7/2023).

Dalam skema seperti ini, lanjut  Qudrotul, tentu dituntut peran aktif masyarakat sejak mulai memilih secara langsung aparat desa/kampung di wilayahnya sampai proses pembangunan berlangsung.

“Tanggung jawab dan kualitas menjadi harga mati yang harus dijadikan pondasi utama sehingga kesuksesan dan keberhasilan semakin cepat dirasakan,“ kata Qudrotul.

Pada kick off tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, P3PD merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan.

Mendagri memaparkan, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa. Salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya

Selain itu, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Upaya lainnya adalah penganggaran dana desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya.

Mendagri menyebut, pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai UU Desa menampilkan wajah demokrasi. Selain kepala desa, pemilihan langsung juga dilakukan terhadap perangkat desa. Bahkan, Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) yang merupakan penyeimbang perangkat desa juga dipilih secara demokratis.

Pemerintah memiliki manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengurus pemerintahan desa. Guna mendukung hal itu, kapabilitas kepala desa, perangkat desa, dan Bamusdes harus diperkuat. Penguatan kapabilitas dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan yang menargetkan sekitar 75.000 kepala desa.

Mendagri juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Dunia atas bantuan anggaran yang diberikan untuk program pelatihan itu.

“Program tersebut berpengaruh langsung kepada masyarakat. Meskipun pemilihan umum (pemilu) sebentar lagi, kami mohon, peserta pelatihan termasuk narasumber tidak menggiring ke arah politik praktis. Program ini merupakan murni untuk memperkuat kapasitas kepala desa,” tuturnya.

Pada kick off tersebut Pj Bupati Tulangbawang hadir didampingi Asisten Bidang Pemerintahan &Kesra, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda serta Kepala BPMPK.