Pemprov Lampung Siapkan Mitigasi Erupsi Krakatau hingga Ancaman Puting Beliung
Pemprov Lampung memperkuat mitigasi Gunung Anak Krakatau berstatus Siaga Level III dan mengantisipasi banjir, angin kencang, serta cuaca ekstrem menjelang musim hujan.
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berstatus Siaga (Level III) serta potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Bencana Hidrometeorologi di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Rabu (4/11/2026). Rapat melibatkan BPBD Provinsi Lampung, BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta BPBD kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi potensi bencana, baik akibat aktivitas vulkanik maupun perubahan cuaca pada masa pancaroba.
Terkait Gunung Anak Krakatau, Aswarodi menyampaikan bahwa berdasarkan paparan PVMBG, aktivitas erupsi saat ini merupakan bagian dari dinamika gunung api yang masih berkembang. Salah satu potensi bahaya yang perlu diwaspadai adalah sebaran abu vulkanik.
“Berdasarkan informasi dari PVMBG dan laporan BPBD Lampung Selatan serta relawan di Pulau Sebesi, sebaran abu vulkanik saat ini masih dalam kondisi aman dan belum mencapai Desa Tejang, Pulau Sebesi,” ujarnya.
Ia menegaskan, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Masyarakat, nelayan, dan wisatawan diminta tidak mendekati kawasan gunung api dalam radius lima kilometer dari kawah.
Dalam rapat tersebut, BPBD Lampung Selatan juga mengusulkan pemasangan rambu peringatan agar masyarakat dan pengunjung tidak memasuki kawasan berbahaya. Usulan itu telah mendapat respons dari PVMBG untuk ditindaklanjuti.
Selain ancaman vulkanik, BPBD juga menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi. Aswarodi mengatakan, BPBD provinsi dan kabupaten/kota akan meninjau saluran air serta drainase, terutama di titik yang berpotensi menimbulkan genangan dan banjir.
Peninjauan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah, termasuk berkoordinasi untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan turun meninjau saluran-saluran air yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Sementara itu, untuk kewenangan kabupaten/kota, kami meminta Kalaksa BPBD masing-masing melakukan peninjauan agar seluruh saluran air dapat berfungsi dengan baik dan potensi banjir bisa diantisipasi,” jelasnya.
Pemprov Lampung juga akan mendorong penerbitan imbauan gubernur kepada bupati dan wali kota agar mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan selokan dan drainase. Warga juga diminta memastikan kondisi atap rumah cukup kuat untuk menghadapi potensi angin kencang.
Berdasarkan paparan BMKG, wilayah dengan karakteristik dataran seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap angin kencang hingga puting beliung selama masa pancaroba.
Aswarodi turut menyampaikan pesan Gubernur Lampung agar masyarakat mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Warga yang tinggal di sekitar sungai, tebing, dan pepohonan besar diminta lebih waspada. Pohon tua yang berisiko tumbang perlu ditangani, sedangkan saluran drainase harus dipastikan tidak tersumbat.
Masyarakat juga diimbau menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan penting yang mudah dijangkau saat keadaan darurat.
“Pak Gubernur berpesan agar seluruh masyarakat siap menghadapi bencana dan tidak lengah. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah menyiapkan tas siaga bencana yang ditempatkan di lokasi mudah dijangkau, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat dapat segera menyelamatkan diri,” katanya.
Aswarodi mengingatkan warga agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun potensi bencana lainnya. Informasi resmi dapat diperoleh melalui kanal Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, PVMBG, dan BMKG.
Sementara itu, mantan Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suhardi, menjelaskan bahwa Anak Krakatau merupakan gunung api muda yang masih mengalami proses pertumbuhan melalui fase konstruksi dan destruksi secara berulang.
Menurutnya, erupsi merupakan bagian dari karakteristik gunung api tersebut dalam melepaskan energi vulkanik. Meski demikian, masyarakat tetap harus mematuhi rekomendasi keselamatan dengan tidak mendekati kawah dalam radius lima kilometer.
“Untuk saat ini, asap kawah yang teramati berwarna putih tipis dengan ketinggian sekitar 500 meter. Potensi bahaya sekunder yang perlu diperhatikan adalah sebaran abu vulkanik, yang dipengaruhi oleh intensitas aktivitas erupsi dan arah angin,” jelasnya.
Andi juga mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan nelayan agar tidak beraktivitas di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau selama status Siaga masih berlaku.
Dari sisi cuaca, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten II, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa awal musim penghujan di Lampung berlangsung bertahap karena perbedaan kondisi geografis setiap wilayah.
Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat telah memasuki musim penghujan sejak Oktober. Pada awal November, musim penghujan mulai terjadi di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.
Sementara itu, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, serta sebagian Lampung Timur dan Lampung Selatan diprakirakan memasuki musim penghujan pada akhir November hingga awal Desember 2026.
Rudi mengatakan, November masih menjadi periode pancaroba dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat dan bersifat lokal. Kondisi tersebut dapat disertai angin kencang, petir, hingga puting beliung yang terbentuk dari awan cumulonimbus.
Adapun puncak musim penghujan di Lampung diprakirakan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027, dengan sifat musim secara umum berada dalam kategori normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
Untuk mendukung kesiapsiagaan, BMKG rutin menyampaikan prakiraan cuaca harian, peringatan dini cuaca ekstrem, dan informasi potensi bencana melalui situs resmi serta berbagai layanan diseminasi, termasuk SMS blast dan WhatsApp blast apabila diperlukan.
Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Neneng Kusrini, menambahkan bahwa BMKG Maritim setiap hari menyusun prakiraan cuaca dan gelombang untuk enam wilayah perairan di Lampung, yakni Perairan Barat Lampung, Selat Sunda Selatan, Perairan Timur Lampung bagian utara dan selatan, serta Teluk Lampung bagian utara dan selatan.
Peringatan dini gelombang tinggi diterbitkan ketika tinggi gelombang mencapai minimal 1,25 meter. Namun, dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dapat berbeda sesuai karakteristik masing-masing perairan.
“Untuk Perairan Timur Lampung, gelombang setinggi satu meter saja sudah dapat mengganggu aktivitas nelayan karena kondisi rata-rata gelombang hariannya relatif rendah. Sementara itu, di Perairan Barat Lampung, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter merupakan kondisi yang lebih umum karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia,” jelasnya.
BMKG Maritim juga memantau potensi banjir rob yang dapat berdampak lebih besar di wilayah pesisir apabila terjadi bersamaan dengan musim penghujan, angin kencang, dan gangguan cuaca di perairan sekitar Sumatra bagian barat maupun selatan Jawa.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Lampung mendorong penguatan kerja sama pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman bencana vulkanik, banjir, cuaca ekstrem, serta gelombang tinggi.
REDAKSI











