Desa Ekspor Disiapkan Mulai 2027, Lampung Bidik Pasar Global

JAKARTA – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan ekosistem usaha untuk mempersiapkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Lampung menembus pasar global. Upaya tersebut perlu didukung akses pasar, pembiayaan, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas produksi agar pelaku usaha mampu memenuhi standar dan permintaan ekspor secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Jihan saat menjadi panelis dalam Junior Chamber International (JCI) Batavia x SMESCO UMKM Business Summit 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut Jihan, tantangan UMKM memasuki pasar internasional bukan hanya terletak pada ketersediaan dan kualitas produk, tetapi juga kesiapan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar global.

Ia menilai banyak produk UMKM Indonesia memiliki kualitas, cita rasa, dan desain yang mampu bersaing. Namun, potensi tersebut perlu diikuti perubahan pola pikir agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada pasar domestik.

“Yang menjadi tantangan kita bersama adalah bagaimana UMKM ini memiliki mindset global. Hari ini banyak UMKM yang masih berpikir yang penting bisa jualan dan ada yang membeli, tetapi belum bergeser ke arah pasar global,” ujarnya.

Jihan mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengevaluasi pola pembinaan UMKM. Jika sebelumnya dukungan lebih banyak diarahkan pada pelatihan, seperti peningkatan kualitas kemasan dan pengembangan produk, kini pendekatan perlu diperluas dengan membuka akses pasar dan mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah melalui Lampung Economic Investment Forum (LEIF), yang dirancang untuk mempertemukan industri dan UMKM dengan pasar global. Forum tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama bisnis antarpelaku usaha (business-to-business) serta kemitraan pemerintah dengan dunia usaha (government-to-business).

“Pendekatannya harus bergeser menjadi market enabler. Kita tidak cukup hanya melatih UMKM, tetapi juga harus membantu menyiapkan pasarnya agar produk mereka benar-benar bisa terserap,” katanya.

Jihan menyebut Lampung memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan ekspor, mulai dari posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, dukungan infrastruktur transportasi, hingga kekayaan komoditas unggulan seperti singkong, jagung, gula, dan kopi yang telah menjangkau pasar internasional.

Meski demikian, ia menyoroti ekspor Lampung yang masih didominasi bahan mentah atau produk dengan tingkat pengolahan terbatas. Kondisi tersebut membuat potensi nilai tambah bagi daerah dan pelaku usaha belum sepenuhnya optimal.

Ia mencontohkan kopi Lampung yang masih banyak diekspor dalam bentuk biji kopi mentah (green bean). Padahal, pengolahan menjadi biji kopi sangrai (roasted bean), kopi bubuk, hingga produk siap jual dalam kemasan berpotensi meningkatkan nilai ekonomi.

“Potensi komoditas kita sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, sehingga produk yang kita ekspor bukan hanya bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Jihan menekankan pentingnya kemudahan akses UMKM terhadap standar dan sertifikasi, pembiayaan, pasar, serta informasi program pemerintah. Fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perizinan dan sertifikasi halal serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perlu lebih mudah dijangkau pelaku usaha.

Selain itu, UMKM harus mampu menjaga konsistensi kualitas dan meningkatkan kapasitas produksi. Sebab, pasar ekspor tidak hanya menuntut produk berkualitas, tetapi juga kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan memasoknya secara berkelanjutan.

“Pemerintah perlu menata akses dari hulu hingga hilir, mulai dari standar, pembiayaan, pasar, sampai informasi. UMKM juga harus disiapkan agar berani meningkatkan kuantitas produksi dan menjaga kualitas secara konsisten,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga memaparkan rencana pengembangan program Desa Ekspor yang disiapkan untuk mulai diterapkan pada 2027. Saat ini, Pemprov Lampung tengah melakukan sosialisasi sekaligus mengidentifikasi potensi komoditas dan desa yang dinilai siap dikembangkan sebagai basis ekspor.

Menurutnya, sejumlah desa di Lampung sebenarnya telah memiliki pelaku usaha yang mampu menembus pasar internasional. Namun, kegiatan ekspor tersebut masih banyak dilakukan secara individual dan belum terorganisasi secara optimal melalui kelembagaan ekonomi desa.

Melalui program Desa Ekspor, Pemprov Lampung berupaya membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan masyarakat setempat.

Jihan mencontohkan komoditas rajungan dari salah satu desa di Lampung yang telah berhasil dipasarkan ke luar negeri. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui pengorganisasian produksi, pemenuhan administrasi ekspor, serta pengelolaan pasokan agar dapat memenuhi permintaan secara berkelanjutan.

“Bagaimana pelaku usaha yang selama ini bergerak sendiri bisa kita organisasikan dalam satu ekosistem di tingkat desa, misalnya melalui BUMDes atau koperasi. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa melibatkan lebih banyak masyarakat dan modelnya dapat diterapkan di desa lain sesuai potensi masing-masing,” ungkapnya.

Jihan berharap pengembangan Desa Ekspor dapat memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai perdagangan internasional.

Ia menambahkan, pengembangan UMKM berorientasi ekspor membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan ekosistem yang terbangun dari tingkat desa hingga pasar internasional, komoditas Lampung diharapkan tidak hanya menjadi bahan baku, tetapi juga berkembang menjadi produk olahan bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.