PT Pelindo Mengaplikasikan Visi Besar Prabowo Subianto Pada Ketahanan Pangan 

Pelabuhan dan terminal yang tersebar di seluruh dunia ini memegang peranan penting dalam rantai pasok pangan kita. Fasilitas ini memfasilitasi pergerakan berbagai jenis produk terkait pangan—termasuk hasil pertanian, buah segar, produk beku, dan daging—ke seluruh penjuru dunia, sekaligus menyediakan ruang untuk penyimpanan dan pengolahan.

Ditulis oleh : Arief Poyuono, SE, M.Kom (Komisaris Pelindo) 

Investasi pada teknologi terkini untuk pelabuhan dan terminal sangatlah krusial guna meningkatkan infrastruktur logistik, memitigasi gangguan, mengurangi limbah, serta memastikan distribusi pasokan yang efisien. Hal ini menjadi semakin vital di tengah tantangan ketahanan pangan global yang terus meningkat.
Ketahanan pangan telah menjadi isu global yang mendesak dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor seperti cuaca ekstrem, kenaikan harga, dan ketegangan geopolitik. Kekhawatiran terkait perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan volatilitas ekonomi telah menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah negara kini kembali memprioritaskan pencapaian swasembada pangan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan.

Keamanan pangan tetap menjadi tantangan krusial bagi Indonesia, negara dengan populasi besar yang menghadapi ketidakpastian iklim dan produktivitas domestik yang terbatas. bagaimana hambatan nontarif, sistem kuota, dan proses perizinan yang kompleks telah berkontribusi pada harga pangan domestik yang tinggi dibandingkan dengan harga pasar internasional. Namun jika dikelola dengan pengawasan yang tepat, tidak hanya meningkatkan ketersediaan fisik pangan tetapi juga memperkuat ketahanan pangan melalui stabilitas harga dan efisiensi rantai pasok. Implikasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk menyeimbangkan perlindungan petani domestik dengan hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang terjangkau.

Dalam hal ini, jika makanan bergizi berlimpah dan mudah didapatkan di pasar, mengapa begitu banyak perempuan dan anak-anak masih kekurangan akses terhadap makanan bergizi dan menderita kekurangan gizi? Ini ironis. Di negara yang kaya akan keanekaragaman pangan dan bahkan swasembada produksi beras, kekurangan gizi kronis merupakan tantangan terbesar.

Banyak orang memahami bahwa ketahanan pangan hanyalah tentang ketersediaan makanan, beras yang cukup, dan stok makanan yang aman selama bertahun-tahun. Namun, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan tidak selalu berarti bahwa orang mampu membelinya. Ketahanan pangan memiliki empat pilar yang saling terkait, yaitu: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ketika salah satu pilar ini tidak terpenuhi, masyarakat berpotensi mengalami kerawanan pangan.

Kondisi yang kerap terjadi di masyarakat kita adalah tersedianya pangan dalam jumlah melimpah dan beragam, namun masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk membelinya, terutama karena keterbatasan ekonomi. Ketersediaan pangan tidak serta-merta menjamin bahwa masyarakat mampu menjangkaunya secara finansial. Oleh karena itu, mengurangi jumlah makanan, membeli pangan yang lebih murah, atau memilih pangan dengan kualitas lebih rendah menjadi beberapa strategi bertahan yang dilakukan oleh para perempuan saat menghadapi kerawanan pangan .Padahal, pangan yang lebih murah sering kali tinggi kalori tetapi rendah kandungan nutrisi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Paradoks ini pada akhirnya memunculkan fenomena yang kini lazim terjadi di Indonesia. Di balik pasar-pasar yang menyediakan beragam bahan pangan segar dan bergizi, jutaan keluarga berpenghasilan rendah menghadapi kenyataan bahwa makanan bergizi bukanlah tidak tersedia, melainkan tidak terjangkau secara ekonomi. Seiring dengan terus naiknya harga beras, telur, dan ikan, banyak rumah tangga terpaksa memilih makanan yang lebih murah dan lebih mengenyangkan seperti nasi atau mi instan yang tinggi kalori namun rendah nutrisi. Akibatnya, Indonesia menghadapi paradoks berupa beban ganda malnutrisi (triple burden of malnutrition): di satu sisi, masalah tengkes (stunting) dan kekurangan zat gizi mikro masih menjadi persoalan serius, sementara di sisi lain, prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular justru terus meningkat.

Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan tidak serta-merta menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, hingga ke tingkat individu. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya ketersediaan pangan di pasar, tetapi juga dari kemampuan setiap keluarga terutama perempuan dan anak-anakuntuk mengakses pangan yang bergizi dan terjangkau.

Tentang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi individu dan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UndangUndang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan). Dalam perspektif sistem ekonomi pangan, ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan (food availability), keterjangkauan pangan (food accessibility), dan pemanfaatan pangan (food utilization).

Ketersediaan pangan (food availability). Yakni tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat.

Kedua, Akses pangan (food accessibility). Yakni kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi di antara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah boleh jadi mencukupi, akan tetapi mungkin tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

Ketiga, Pemanfaatan pangan (food utilization). Yakni penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga.

Apabila salah satu dari tiga factor  tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh, Demikian pula, walaupun ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat dapat dikatakan cukup, namun jika stabilitas harga pangan tidak mampu terjaga secara baik dan tentunya berakibat pada ketersediaan dan aksesibilitas, maka ketahanan pangan tidak dapat dikatakan telah cukup kuat.

Pilar ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pilar distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau
Ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Permasalahan dalam distribusi pangan antara lain prasarana distribusi yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan pasokan pangan pada waktuwaktu tertentu. Sementara permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi penduduk Indonesia adalah kenyataan bahwa sebagian besarnya berasal dari padi-padian.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) menetapkan bahwa berdasarkan indeks ketahanan pangan komposit terdapat 100 kabupaten yang paling rentan terhadap kerawanan pangan. Pulau Papua merupakan pulau dengan persentase jumlah kabupaten rentan pangan terbesar, yaitu sebesar 24%, disusul kemudian Pulau Kalimantan sebesar 21%. Dari 100 kabupaten yang paling rentan tersebut, 80 kabupaten di antaranya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Ketersediaan pangan di suatu daerah belum menjamin terciptanya ketahanan pangan di daerah tersebut. Berdasarkan data rasio konsumsi normatif terlihat bahwa dari 80 kabupaten rentan rawan pangan di KTI, 62,5% (50 kabupaten) di antaranya dikategorikan sebagai daerah surplus pangan. Hal ini menunjukkan suatu kontradiksi karena daerah yang surplus pangan ternyata rentan terhadap kerawanan pangan. Dengan kata lain, swasembada pangan di KTI belum disertai dengan kelengkapan pada dimensi-dimensi lain untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu dimensi distribusi dan dimensi pemanfaatan pangan

Peran rantai pasok dalam ketahanan pangan

Rantai pasok dapat dioptimalkan melalui penggunaan analitik, data, dan prakiraan, dengan memanfaatkan wawasan mengenai preferensi konsumen serta tren pasar. Operasional dapat dibuat lebih efisien melalui otomatisasi dan robotika, sehingga pergerakan barang di sepanjang rantai pasok menjadi lebih konsisten dan cepat. Selain itu, terdapat peluang untuk menciptakan fleksibilitas lebih besar dengan memanfaatkan platform digital untuk e-commerce, penjualan langsung ke konsumen, serta kemitraan dengan produsen lokal. Pemanfaatan teknologi juga sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan, misalnya melalui pengelolaan sumber daya, pengurangan limbah, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan.

Peran pelabuhan dan terminal tidak boleh dipandang sebelah mata seiring dengan upaya menjadikan rantai pasok pangan lebih tangkas, efisien, dan tangguh. Setelah sekian lama menjadi simpul vital bagi kegiatan ekspor-impor produk pertanian, kini mereka dituntut untuk menjawab tantangan tersebut dengan lebih sigap dari sebelumnya.

Infrastruktur yang ada saat ini sering kali memiliki keterbatasan kapasitas, fasilitas lama yang sudah usang, serta inefisiensi dalam penanganan dan penyimpanan kargo. Oleh karena itu, investasi strategis menjadi sangat krusial untuk memodernisasi fasilitas, menerapkan teknologi, dan meningkatkan konektivitas transportasi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pada tahun pertama pemerintahannya, seraya menyebutnya sebagai sektor yang "paling strategis" bagi ketahanan nasional.
Prabowo menandatangani keputusan pembentukan zona swasembada pangan di seluruh negeri, yang selaras dengan misi Asta Cita untuk  memberdayakan petani dan mendorong pertanian berkelanjutan. Pemerintah menargetkan tercapainya swasembada pangan penuh pada tahun 2028.

Prabowo juga menolak ketergantungan pada impor, Prabowo mengatakan Jika ada ahli yang beranggapan bahwa bergantung pada impor itu dapat diterima, saya menganggap pandangan mereka keliru. Bangsa yang berdaulat harus mampu menguasai, mengamankan, dan memproduksi pangannya sendiri."
Presiden menyoroti keberhasilan Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperluas program sosial, dan mempercepat industrialisasi nasional.
Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah telah menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional utama demi menjamin stabilitas dan ketersediaan pangan dalam negeri.Pemerintah, tambahnya, juga telah mencapai tonggak penting dalam meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan beras nasional sepanjang tahun 2026.

Saat ini kita memiliki cadangan beras lebih dari 5,3 juta ton. Pada bulan Desember 2025, cadangan beras kita berada di angka 3,25 juta ton, dan per tanggal 10 Mei, jumlahnya telah meningkat menjadi 5,3 juta ton,” menurut Prabowo 
Kepala Negara juga mencatat bahwa Pemerintah telah berhasil memperkuat produksi pupuk nasional sekaligus menurunkan harga pupuk bagi para petani. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Terkait investasi dan pengelolaan aset negara, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya Sovereign Wealth Fund* (Lembaga Pengelola Investasi) Danantara Indonesia, yang berfungsi sebagai instrumen vital untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mempercepat industrialisasi nasional.

Prabowo juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. "Bagi saya, hal yang paling mendasar adalah mengamankan pasokan pangan. Setelah itu, kita harus mengamankan pasokan bahan bakar dan menetapkan target bagi negara untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga hingga empat tahun dengan memperluas lahan panen menjadi empat juta hektare pada akhir masa jabatannya.

Visi Besar Presiden Prabowo Untuk Menciptkan Ketahanan Pangan

Pemerintah telah menempatkan pengembangan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor terkait, salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Perhubungan dan Pelindo sangat strategis dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan terwujudnya program pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di masa mendatang.”
Sementara Danantara, mengumumkan kemitraan strategis berskala besar di sektor protein dan ketahanan pangan, dengan kapasitas investasi mencapai US$5 miliar. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok protein regional, meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri, serta mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang di sektor pertanian Asia Tenggara.

Hal ini untuk mendukung terwujudnya visi misi Presiden Prabowo dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,Peran penting dan dukungan Kementerian Perhubungan yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, memanfaatkan/mengembangkan/meningkatkan infrastruktur konektivitas (pelabuhan laut, bandar udara, dan integrasi), serta implementasi program Tol Laut, Jembatan Udara (Angkutan Udara Kargo), Angkutan Ternak, dan Angkutan Perintis.

Untuk memastikan Konvergensi Kebijakan Pangan dan Transportasi  pada  ketahanan pangan Indonesia adalah menuju kemandirian pangan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri sendiri. Dalam roadmap sudah disusun target swasembada pangan yang diharapkan dicapai tahun 2027, serta Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Meskipun demikian, salah satu permasalahan pangan yang perlu diperhatikan adalah adalah tingginya biaya logistik pangan.

Disini pentingnya peran transportasi sebagai bagian aspek geospasial, on-farm, off-farm. Mengambil contoh Papua Selatan yang memiliki perkebunan sawit, tebu, dan peternakan, akan menghasilkan CPO, bioenergi, gula, bioetanol, serta daging yang memerlukan dukungan transportasi untuk menuju lokasi pemasaran.

Peran Danantara dalam mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional. Didasarkan bahwa Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami penurunan kemandirian pangan dan peningkatan ketergantungan struktural terhadap negara lain. Danantara diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Petani sebagai salah satu pelaku usaha penting membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, diperlukan smallholder partnership untuk membangun kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil.

Pelindo sebagai Simpul Penghubung Produksi dan Konsumsi

Badan Pangan Dunia (FAO) berulang kali menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga kelancaran distribusi, akses pasar, dan kemampuan menciptakan nilai tambah di sepanjang rantai pasok. Sementara itu, berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menjadi penopang kehidupan jutaan rumah tangga Indonesia, sehingga persoalan pascapanen dan distribusi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Hasil pertanian yang melimpah kerap kehilangan nilai karena minimnya fasilitas pengolahan, mahalnya biaya distribusi, terbatasnya akses menuju pasar, hingga panjangnya rantai perdagangan yang membuat keuntungan terbesar tidak selalu dinikmati oleh petani maupun nelayan. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan. Ketahanan pangan memerlukan ekosistem yang mampu menghubungkan petani dan nelayan dengan teknologi, infrastruktur, industri hilir, sistem logistik yang efisien, serta akses pasar yang berkelanjutan,"

Pada skala lokal, pelabuhan mendukung ekosistem aktivitas yang terdiri dari pengguna pelabuhan yang secara langsung bergantung pada kemampuannya. Klaster pelabuhan tersebut biasanya meliputi: (i) logistik dan pergudangan; (ii) manufaktur; (iii) industri berat (misalnya petrokimia); (iv) produksi energi; dan (v) aktivitas transformasi. Klaster ini sangat saling bergantung dengan aktivitas pelabuhan, yang berarti ketahanannya didasarkan pada kemampuan pelabuhan untuk menangani masukan (impor) dan keluaran (ekspor) klaster tersebut. Dalam keadaan normal, saling ketergantungan ini merupakan faktor efisiensi, tetapi dapat menjadi kerentanan jika terjadi gangguan.

Untuk suatu pelabuhan tertentu, daya saing wilayah hinterland (yaitu prospek bagi pelabuhan lain untuk merebut kargo dari/ke wilayah hinterland tersebut) memengaruhi ketahanannya. Ketika suatu wilayah hinterland memiliki daya saing rendah atau tidak ada sama sekali (yaitu tidak memiliki lebih dari satu pilihan pelabuhan untuk mengarahkan kargonya), hal ini menyiratkan bahwa pelabuhan yang menangani perdagangan dari/ke wilayah hinterland tersebut memiliki akses ke basis pasar yang aman. Hal ini berdampak positif pada ketahanannya. Namun, pelabuhan tersebut tetap rentan terhadap perubahan penurunan permintaan yang signifikan.

Karena itu sangat penting program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, melalui kepastian distribusi logistic karena itu Pelabuhan yang  merupakan simpul strategis dan tulang punggung logistik yang menghubungkan wilayah produksi pangan dengan daerah konsumen di seluruh Indonesia, sehingga berperan langsung dalam menjaga ketersediaan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan nasional dengan adanya pelabuhan yang aktif dan efisien, penumpukan stok dapat dicegah, memastikan komoditas pangan sampai ke pasar dengan cepat.Selain itu Kelancaran bongkar muat di pelabuhan mengurangi biaya tambahan (dwelling time dan biaya transportasi), yang berdampak langsung pada kestabilan harga pangan di tingkat konsumen.

Pelabuhan umumnya terintegrasi dengan wilayah pedalamannya melalui koridor transportasi dan fasilitas pedalaman, seperti pelabuhan darat dan depo kontainer kosong. Mempertahankan dan meningkatkan konektivitas ini bisa jadi kompleks dan membutuhkan kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan: (i) kargo; (ii) pengelola infrastruktur darat, misalnya kereta api, jalan raya, navigasi pedalaman; dan (iii) pemilik kargo yang menggunakan pelabuhan, misalnya produsen, pengecer. Kurangnya koordinasi antara aktor-aktor ini dapat menyebabkan kekurangan kapasitas atau kegagalan di berbagai segmen sistem transportasi pedalaman.

Pelabuhan diIndonesia yang mayoritas dioperasikan oleh PT Pelindo berfungsi sangat vital sebagai gerbang utama logistik untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah kepulauan. Pelabuhan menjadi jalur penghubung vital untuk mengirimkan pangan dari daerah surplus (seperti sentra produksi di Jawa atau Sumatera) ke wilayah defisit, khususnya di Indonesia bagian timur yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Seperti pelabuhan Tanjung Intan satu satunya Pelabuhan samudera di Selatan Pulau Jawa berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang memadai untuk kegiatan bongkar indukan sapi. Dengan mulai beroperasinya kapal sapi di Pelabuhan Tanjung Intan, momentum ini menjadi pendorong peningkatan produktivitas serta kontribusi nyata Pelindo dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.
Dukung Ketahanan Pangan oleh PT Pelindo melalui anak perusahaana  IPC TPK yang meresmikan Rute Pelayaran Baru dengan layanan rute baru pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) dengan rute Seahorse service di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok. Layanan langsung (direct call) yang melayani rute Jakarta, Shekou (China), dan Laem Chabang (Thailand) ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperlancar arus logistik serta memperluas jangkauan pasar ekspor-impor nasional di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara.

Dengan pelayaran perdana rute ini yang ditandai dengan bersandarnya armada MV MSC Elizabeth III, kapal berbendera Liberia dengan spesifikasi panjang (Length Overall/LOA) 210 meter dan lebar (Beam) 30 meter. Kapal tersebut bersandar di Terminal 3 pada 12 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB dan sukses mencatatkan produktivitas tinggi dengan bongkaran serta muatan sebanyak 483 boxes peti kemas. Setelah proses operasional diselesaikan secara efisien, kapal kemudian bertolak kembali untuk melanjutkan pelayarannya.

Pembukaan rute yang menghubungkan Indonesia, China, dan Thailand ini memiliki posisi yang sangat krusial dalam memperkuat perekonomian kawasan, khususnya dalam menopang ketahanan pangan, energi, dan industri. China merupakan mitra utama ekspor komoditas energi Indonesia, sementara Thailand memainkan peran vital sebagai pusat agrikultur untuk stabilitas pangan regional. Konektivitas ketiga negara ini juga menjamin percepatan arus logistik bahan baku dan produk jadi yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem rantai pasok industri tanah air di kancah global yang sedang diakselerasi oleh pemerintah.

PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo yang bergerak di bidang layanan multipurpose, memastikan proses bongkar komoditas pangan menjadi prioritas. Ada 16 pelabuhan yang dikelola SPMT dalam melayani proses bongkar komoditas beras milik Bulog. Pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Dumai, Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Intan (Cilacap), Jamrud Nilam Mirah (Surabaya), Tanjung Wangi (Banyuwangi), Balikpapan, Makassar, dan Lembar.

Selain itu, layanan bongkar komoditas beras ini juga dilakukan melalui anak perusahaan SPMT, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) di antaranya pelabuhan Teluk Bayur (Padang), Palembang, Panjang (Bandar Lampung), Tanjung Priok, serta Pontianak dan Kijing.