Musda Golkar Lampung Tengah Disorot, Isu Intervensi Mencuat
Jelang Musda DPD II Partai Golkar Lampung Tengah, isu dugaan intervensi dan pengondisian mengemuka. Musa Ahmad mengingatkan Plt Ketua DPD II agar tidak bermain kuasa dan menjaga netralitas forum demokrasi internal partai.
DENI FERNANDO
LAMPUNG TENGAH — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Lampung Tengah, dinamika internal partai kian memanas. Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi dan konsolidasi kader kini diselimuti isu dugaan intervensi dan pengondisian kekuasaan.
Sorotan tajam datang dari Musa Ahmad yang secara terbuka mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Tengah, Toni Eka Candra, agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan status Plt bersifat sementara dan tidak memiliki mandat politik untuk mengarahkan hasil Musda.
“Plt itu mandat sementara, bukan mandat politik,” ujar Musa Ahmad, Jumat (23/1/2026).
Kegelisahan kader semakin menguat setelah sejumlah rapat persiapan Musda dilaporkan berlangsung dengan pengamanan ketat aparat kepolisian serta kehadiran pihak-pihak di luar struktur resmi partai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di internal Golkar terkait urgensi pengamanan berlapis dalam agenda organisasi internal.
Musa Ahmad menilai dominasi Plt DPD II dalam menentukan arah dan dinamika Musda berpotensi mencederai prinsip demokrasi internal partai. Jika proses Musda dikendalikan, legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan dikhawatirkan akan lemah dan menyisakan konflik berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, Plt Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Tengah Toni Eka Candra belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan intervensi dan pengondisian Musda yang berkembang di internal partai.
