Gubernur Lampung Ingin Pangkas Rantai Dagang Beras
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong KDMP menjadi agregator gabah petani untuk memangkas rantai distribusi beras yang panjang dan memperkuat penggilingan padi lokal.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembenahan tata niaga beras dari tingkat petani hingga konsumen dengan mengintegrasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pengusaha penggilingan padi, BUMDes, dan perbankan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).
Gubernur mengatakan Lampung memiliki produksi gabah sekitar 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 1,7 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat Lampung sekitar 800 ribu ton per tahun sehingga terdapat surplus beras lebih dari 900 ribu ton.
Namun, tingginya produksi belum sepenuhnya membuat tata niaga beras di daerah berjalan efisien. Menurut Gubernur, panjangnya rantai distribusi justru dapat menekan petani dan membuat usaha penggilingan padi lokal kesulitan bertahan.
“Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut. Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi,” ujar Rahmat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rahmat mengarahkan KDMP menjadi agregator yang menyerap gabah petani langsung di tingkat desa. Dengan pola tersebut, rantai distribusi yang selama ini dapat mencapai tujuh hingga delapan tingkat perantara diharapkan dapat dipangkas.
“KDMP ini instrumen yang tepat. Sekarang bagaimana integrasinya dengan Perpadi dan perbankan. Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa,” katanya.
Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan perbankan, khususnya dari sisi likuiditas. Modal kerja yang cukup diperlukan agar koperasi mampu melakukan pembayaran kepada petani secara cepat saat musim panen.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto Soedarmono mengatakan pihaknya siap mendukung penguatan permodalan KDMP di Lampung. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman, bukan hibah.
Menurut Krisdianto, Lampung akan menjadi salah satu lokasi percontohan untuk penerapan pola pembiayaan dan pembinaan KDMP.
“Tupoksi kami adalah memberikan pinjaman, bukan hibah, pinjaman kepada koperasi. Yang di Lampung ini adalah sebagai suatu piloting yang pastinya kami akan dukung,” ujarnya.
LPDB juga menyiapkan skema pembiayaan transisi melalui program Koperasi Orang Tua Asuh. Skema tersebut ditujukan bagi KDMP yang membutuhkan modal kerja lebih cepat sebelum dapat mengakses pembiayaan LPDB secara langsung.
Pada tahap awal, pola pembinaan dan pembiayaan terpadu tersebut akan diujicobakan pada satu hingga tiga KDMP di Lampung, terutama koperasi yang dinilai telah memiliki fondasi kelembagaan yang kuat.
Selain modal kerja untuk pengadaan pangan, LPDB membuka peluang pembiayaan peralatan pendukung seperti mesin pengering gabah atau dryer dan cold storage. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kualitas sekaligus stabilitas pasokan komoditas pertanian.
Pemprov Lampung berharap integrasi KDMP dengan penggilingan padi, BUMDes, dan lembaga pembiayaan dapat memperpendek rantai pasok, meningkatkan penyerapan hasil panen petani, serta memperkuat usaha penggilingan padi di tingkat lokal.
