Kepengurusan HNSI Ganda, Nelayan Terabaikan

JAKARTA-Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pusat dikendalikan dua orang, yakni Herman Herry dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut  (KSAL) Laksamana TNI Purn Soemarjono.

Adanya dualisme kepengurusan di di tubuh HNSI Pusat para anggota bingung dan resah.

Aktivis Nelayan dari HNSI, Andy Willkam Sinaga, menyayangkan para pengurus pusat yang sibuk dalam merebut jabatan Ketua Umum HNSI. Kondisi ini membuat para anggota khususnya nelayan terabaikan.

“Saat ini para  nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak-hak normatif seperti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kami nelayan yang juga anggota HNSI,” tandas Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI itu, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18-1-2025).

Belum lagi banyak persoalan tentang Nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan oleh HNSI

“Di mana Nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan. Diantaranya; Illegal fishing yang dilakukan nelayan asing dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia,” ujar Andy.

Kemudian praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75% sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi.

“Kemudian masih adanya kebijakan yang tidak merata, kebijakan yang memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.  Belum lagi dari peran HNSI untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo dimana ikan merupakan makanan yang bergizi yang bisa menjadi menu MBG. Semua ini tentu saja  membutuh kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal,” kata dia.

Andy meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI segera diakhiri, dan Mentri  KKP perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat.