HUT ke-62 Lampung: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Masih 9,66 Persen
Pemprov Lampung memamerkan capaian ekonomi dan inflasi terendah, namun angka kemiskinan dan tantangan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah besar.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Provinsi Lampung memaparkan sejumlah capaian pembangunan saat peringatan HUT ke-62, namun di saat yang sama masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kemiskinan dan keterbatasan fiskal daerah.
Dalam upacara di Lapangan Korpri, Selasa (31/3/2026), Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, dengan inflasi tahun 2025 tercatat sebagai yang terendah di Sumatera dan kedua terendah secara nasional.
Namun, angka kemiskinan masih berada di level 9,66 persen, yang menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata dirasakan masyarakat.
“Peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujar Jihan dalam amanatnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tercatat 73,98 atau masuk kategori tinggi. Di sektor tata kelola, pemerintah daerah juga mengklaim peningkatan kinerja melalui predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang naik menjadi BB.
Pemprov Lampung juga menonjolkan sejumlah program unggulan, seperti penguatan ekonomi desa melalui program “Desaku Maju”, peningkatan kemantapan jalan hingga 79,79 persen, serta transformasi digital lewat aplikasi Lampung-In yang telah digunakan lebih dari 30 ribu pengguna.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih adanya tantangan struktural, termasuk keterbatasan anggaran serta dampak dinamika ekonomi global terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, dalam rangkaian upacara HUT, anggota DPRD Provinsi Lampung M. Syukron Mukhtar membacakan sejarah berdirinya Lampung yang resmi menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Sumatera Selatan.
Peringatan HUT ke-62 Lampung mengusung tema “Membangun Bersama Lampungku Maju” dan dihadiri jajaran Forkopimda, TNI-Polri, serta aparatur sipil negara.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberikan berbagai penghargaan kepada instansi dan individu atas kontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk di bidang pelayanan publik, digitalisasi, dan reformasi birokrasi.
Momentum ini sekaligus menjadi refleksi bahwa di balik berbagai capaian, pekerjaan rumah pembangunan di Lampung masih membutuhkan percepatan dan kolaborasi lintas sektor.
