DPRD Lampung Kawal Proyek Jalan Rp Ratusan Miliar
DPRD Lampung menegaskan pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan jalan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan agar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menyatakan bahwa lembaganya akan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang tengah digencarkan pemerintah daerah.
“Kami mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan, tetapi pengawasan tetap menjadi prioritas agar pelaksanaannya sesuai perencanaan dan berkualitas,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, DPRD tidak hanya berperan dalam persetujuan anggaran, tetapi juga memastikan setiap proyek berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Program pembangunan jalan yang tengah berjalan merupakan bagian dari target Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki hampir 200 kilometer ruas jalan pada 2026.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bahkan turun langsung meninjau sejumlah proyek di Lampung Tengah guna memastikan progres berjalan sesuai target.
Pemerintah menilai pembangunan jalan sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi, khususnya dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung, M. Taufiqillah, menjelaskan bahwa ruas yang diperbaiki merupakan jalur vital dengan tingkat mobilitas tinggi, termasuk aktivitas kendaraan berat dari sektor industri.
Total penanganan pada tiga ruas jalan di Lampung Tengah mencapai sekitar 17 kilometer, meliputi Kalirejo–Bangunrejo, Padang Ratu–Kalirejo, dan Padang Ratu–Pekurun Udik.
Untuk menjamin daya tahan, pembangunan dilakukan dengan kombinasi beton kaku dan aspal, serta dilengkapi sistem drainase guna mencegah kerusakan akibat genangan air.
DPRD menekankan bahwa hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencapaian administratif.
“Harapannya, kualitas pembangunan terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tegas Ni Ketut.
Seiring progres yang berjalan, masyarakat mulai merasakan perubahan, terutama pada kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
