Antara Ray Dalio, Prabowo Dan Arah Kebijakan Negara
DEDI ROHMAN
0
23
Di tengah tekanan fiskal yang menyempit—akibat kenaikan harga crude, meningkatnya beban subsidi, serta yield SBN yang terus naik—negara berada dalam posisi yang tidak ideal. Kebutuhan pembiayaan tetap besar, sementara biaya utang meningkat.
Oleh : Erizeli *)
Dalam situasi seperti ini, langkah mengundang tokoh global seperti Ray Dalio sering dipersepsikan sebagai upaya mencari solusi. Namun persepsi tersebut perlu diluruskan.
Ray Dalio bukanlah pembuat kebijakan publik, bukan pula lembaga penyedia bantuan seperti IMF atau World Bank. Ia adalah pelaku pasar—pendiri Bridgewater Associates—yang bekerja dalam logika hedge fund global: membaca risiko, mengukur peluang, dan menempatkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kerangka itu, negara bukan subjek yang harus diselamatkan, melainkan objek analisis.
Ketika sebuah negara berada dalam kondisi “butuh uang”, relasinya dengan pasar hampir pasti menjadi tidak simetris. Modal tidak datang sebagai solusi, tetapi sebagai transaksi. Setiap aliran dana membawa harga—baik dalam bentuk yield yang lebih tinggi, ekspektasi stabilitas, maupun preferensi kebijakan yang secara halus mendorong negara menyesuaikan diri dengan logika pasar.
Di sinilah risiko muncul. Dalam tekanan likuiditas, kebijakan publik bisa bergeser dari orientasi jangka panjang menjadi sekadar menjaga kepercayaan investor. Negara menjadi lebih reaktif—menahan kurs, menjaga yield, memastikan arus modal tetap masuk—sementara reformasi struktural tertunda. Ini bukan karena ada niat buruk dari investor, melainkan karena mekanisme pasar global memang bekerja seperti itu. Modal bergerak tanpa loyalitas; ia hanya mengikuti insentif.
Karena itu, mengharapkan hedge fund sebagai “solution provider” adalah kesalahan konseptual. Mereka bukan penyelamat, melainkan pembaca situasi. Mereka tidak datang untuk memperbaiki fundamental negara, tetapi untuk memanfaatkan dinamika yang ada. Namun demikian, bukan berarti interaksi dengan investor global harus dihindari. Negara yang kuat justru mampu memanfaatkan insight dari pelaku pasar tanpa kehilangan kedaulatan kebijakan. Kuncinya bukan pada siapa yang diundang, melainkan pada posisi tawar negara itu sendiri.
Jika negara memiliki arah pembangunan yang jelas, disiplin fiskal yang kredibel, dan struktur ekonomi yang kuat, maka relasi dengan pasar akan bersifat setara. Tetapi jika negara datang dalam kondisi tertekan, maka relasi itu akan cenderung asimetris—negara mengikuti, pasar menentukan. Pada akhirnya, solusi tidak pernah datang dari luar. Pasar hanya membaca, modal hanya merespons. Negara lah yang seharusnya menentukan arah.
*) Praktisi bisnis dan Blogger Aktif
