Pemuda Tambal Jalan Pakai Uang Sendiri, Pemerintah ke Mana?
Aksi swadaya pemuda Kampung Poncowati menambal jalan rusak dengan dana pribadi menjadi sorotan. Di tengah risiko kecelakaan akibat infrastruktur berlubang, langkah ini sekaligus menyentil lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan.
DENI FERNANDO
LAMPUNG TENGAH-Kondisi jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan akhirnya membuat pemuda di Kampung Poncowati turun tangan.
Tanpa menunggu perbaikan dari pemerintah daerah, Komunitas Pemuda Pemudi Poncowati (KOPPI PCW) berkoordinasi dengan Karang Taruna “Muda Karya” Kampung Poncowati melakukan kegiatan tambal sulam jalan secara swadaya.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada 1–2 April 2026, dengan dana yang terkumpul dari swadaya anggota komunitas sebesar Rp7 juta.
Ketua KOPPI PCW, Beni Herman, mengatakan kegiatan ini dilakukan karena kondisi jalan berlubang sudah sangat membahayakan, terutama saat musim penghujan.
“Kalau hujan, lubang di jalan sering tertutup genangan air. Pengendara tidak bisa melihatnya dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan karena hal itu. Jadi kami berinisiatif memperbaikinya secara swadaya,” ujarnya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Kamis (2/4/2026).
Penambalan dilakukan di sejumlah titik yang dianggap paling berbahaya, di antaranya depan SMK Negeri 2 Terbanggi Besar (1 titik), Jembatan Way Wayit (1 titik), turunan atau lebung antara SD Negeri 1 Poncowati dan Jalan Yos Sudarso (2 titik), depan Puskesmas Poncowati (2 titik), depan Balai Kampung (1 titik), turunan setelah GOR Poncowati (2 titik), serta di depan rumah almarhum Bapak Yudi (1 titik).
Sementara itu, dari pihak Karang Taruna “Muda Karya”, kegiatan tersebut diwakili oleh sekertaris, Herman yang turut menggerakkan pemuda untuk terlibat langsung dalam perbaikan jalan.
Selain untuk mengurangi risiko kecelakaan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan rasa kepedulian sosial di kalangan pemuda dan masyarakat Poncowati.
Namun di balik aksi gotong royong ini, terselip kritik keras terhadap pemerintah daerah. Jalan yang menjadi akses masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dirawat dan diperbaiki secara rutin.
Salah seorang warga yang melintas, Deny, mengapresiasi langkah para pemuda tersebut, namun juga mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di wilayah itu.
“Kalau pemuda saja bisa patungan memperbaiki jalan, seharusnya pemerintah yang punya anggaran jauh lebih besar bisa lebih cepat bertindak. Jangan sampai masyarakat yang terus menanggung risiko karena jalan rusak,” katanya.
Aksi swadaya para pemuda ini pun menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, bahwa kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan justru datang dari masyarakat, bukan dari pihak yang memiliki kewenangan dan anggaran untuk memperbaikinya.
