Isu Krisis Energi Dibantah, Lampung Klaim BBM-LPG Aman
Pemprov Lampung dan Pertamina kompak membantah isu kelangkaan energi. Namun, peringatan panic buying mengisyaratkan potensi kerentanan distribusi di lapangan.
REDAKSI
LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat meredam kekhawatiran publik terkait potensi krisis energi di tengah tekanan geopolitik global. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayahnya dalam kondisi aman, meski sinyal kewaspadaan tetap disampaikan kepada masyarakat.
Kepastian itu disampaikan usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di Bandara Radin Inten II, Senin (6/4/2026). Dalam pernyataannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza menegaskan tidak ada pengurangan kuota BBM subsidi maupun LPG untuk Lampung.
“Distribusi lancar, harga stabil, dan tidak ada pengurangan kuota. Jadi secara umum kondisi aman,” tegasnya.
Namun di balik klaim tersebut, pemerintah justru mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Imbauan ini dinilai menjadi indikator adanya potensi gangguan distribusi jika konsumsi tidak terkendali.
“Kalau terjadi panic buying, itu yang bisa membuat pasokan terasa sempit. Padahal secara kuota sudah disesuaikan,” ujar Mirza.
Peringatan tersebut muncul di tengah maraknya informasi yang belum terverifikasi terkait isu kelangkaan energi. Pemerintah daerah menilai narasi tersebut berpotensi memicu kepanikan publik yang justru memperburuk situasi distribusi.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel turut memperkuat pernyataan pemerintah daerah. Executive General Manager Erwin Dwiyanto menyebut pasokan BBM dan LPG masih dalam koridor aman dan disalurkan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Tidak ada pengurangan kuota. Penyaluran dilakukan terukur dan masih sesuai dengan konsumsi normal masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Pertamina mengakui pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah disebut menjadi kunci untuk memastikan energi bersubsidi tepat sasaran.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara data pasokan dinyatakan aman, stabilitas distribusi energi tetap sangat bergantung pada perilaku konsumsi masyarakat dan efektivitas pengawasan di lapangan.
