7 Mobil Dinas Diduga ‘Dikuasai’ Pejabat Setdakab Tanggamus
Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara mencuat di lingkungan Pemkab Tanggamus. Sejumlah kendaraan dinas disebut tidak berada di kantor, melainkan dititipkan di rumah warga.
REDAKSI
TANGGAMUS — Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara mencuat di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Lampung. Seorang pejabat di Bagian Umum Setdakab disebut-sebut menguasai sejumlah kendaraan dinas yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan pemerintahan.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sedikitnya tujuh kendaraan dinas diduga berada di bawah kendali Kepala Bagian Umum Setdakab Tanggamus.
Menurut sumber tersebut, kendaraan-kendaraan tersebut tidak berada di kantor pemerintahan, melainkan dititipkan di rumah warga maupun keluarga di wilayah Gisting.
“Mobil-mobil itu tidak berada di kantor. Informasinya justru dititipkan di rumah warga dan keluarga di wilayah Gisting,” ujar sumber tersebut.
Sejumlah kendaraan yang disebut-sebut berada di bawah penguasaan Kabag Umum antara lain Mitsubishi Pajero putih yang sebelumnya digunakan Dinas PU, dua unit Toyota Fortuner eks kendaraan asisten, Chevrolet Trailblazer putih yang sebelumnya digunakan pejabat bernama Bambang, Pajero lama eks milik Samsul, Nissan Navara double cabin, Toyota Innova, serta Nissan X-Trail.
Selain kendaraan dinas, sumber tersebut juga menyinggung dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyebut, meskipun kendaraan tidak digunakan untuk aktivitas kedinasan, anggaran BBM tetap berjalan sebagaimana biasanya.
“Mobilnya tidak dipakai untuk dinas, tapi anggaran bensin dan solar tetap berjalan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, sumber tersebut juga menyoroti keberadaan tenaga outsourcing di Bagian Umum yang diduga berasal dari kalangan keluarga maupun kerabat dekat pejabat terkait.
“Outsourcing di bagian umum itu banyak dari keluarga sendiri. Jadi seolah fasilitas dan anggaran berputar di lingkaran yang sama,” katanya.
Sumber tersebut juga menduga pimpinan daerah belum mengetahui kondisi tersebut, meskipun isu ini disebut-sebut telah menjadi pembicaraan di internal pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bagian Umum Setdakab Tanggamus maupun pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Publik berharap adanya penelusuran dan audit terhadap penggunaan kendaraan dinas serta pengelolaan anggaran BBM di lingkungan sekretariat daerah untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara.
