200 Taksi Listrik Green SM di Bandar Lampung Belum Jalani Uji KIR
Sebanyak 200 taksi listrik Green SM telah terdaftar di Bandar Lampung, tetapi belum menjalani uji KIR karena keterbatasan peralatan. Dishub mengusulkan anggaran Rp900 juta pada 2027 untuk pengadaan perangkat pengujian kendaraan listrik.
BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 200 unit taksi listrik Green SM telah terdaftar untuk beroperasi di Kota Bandar Lampung. Namun, seluruh kendaraan tersebut belum menjalani uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) karena Dinas Perhubungan (Dishub) setempat belum memiliki peralatan khusus untuk menguji kendaraan listrik.
Kepala UPT KIR Dishub Bandar Lampung, Andi Koenang, mengatakan 200 unit kendaraan tersebut baru melakukan pendaftaran untuk pengujian pertama dan belum menjalani pemeriksaan fisik.
Menurut dia, kendaraan tersebut masih diperbolehkan beroperasi selama satu tahun sebelum menjalani uji berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pengujian, Dishub Bandar Lampung berencana mengusulkan anggaran sebesar Rp900 juta dalam APBD 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan perangkat uji KIR khusus kendaraan listrik.
"Fasilitas tersebut diharapkan tersedia pada awal tahun depan," kata Andi, Kamis (5/11/2026).
Dia menjelaskan, 200 unit taksi listrik tersebut merupakan tahap awal dari rencana pengadaan sebanyak 400 kendaraan. Semula, armada tersebut direncanakan berasal dari Green SM, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Namun, hingga saat ini kendaraan yang telah terdaftar seluruhnya berasal dari Green SM.
Terkait pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik atau charging station, Andi mengaku belum mengetahui jumlah maupun lokasi fasilitas yang akan disediakan.
Selain persoalan fasilitas pengujian, Dishub juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi dari pemerintah pusat mengenai kewajiban uji KIR bagi kendaraan angkutan berbasis aplikasi, seperti Grab dan Maxim.
Penambahan armada kendaraan listrik di Bandar Lampung dinilai perlu diimbangi kesiapan fasilitas pengujian dan kepastian regulasi. Hal tersebut penting untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan.











