Meneropong Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA — Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu secara resmi merilis evaluasi komprehensif terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Evaluasi ini disusun dengan pendekatan ilmiah, objektif, dan berbasis indikator data makro guna memberikan gambaran objektif mengenai capaian strategis di bidang sosial-ekonomi, stabilitas keamanan, pemberantasan korupsi, transformasi kelembagaan BUMN melalui Danantara, serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyampaikan bahwa refleksi dua tahun kepemimpinan ini menjadi momentum krusial untuk mengukur efektivitas kebijakan publik dan mengawal arah pembangunan nasional agar tetap selaras dengan cita-cita kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia.

1. Aspek Sosial-Ekonomi: Penguatan Daya Beli dan Ketahanan Pangan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan fiskal dan program perlindungan sosial berkeadilan yang diterapkan pemerintah menunjukkan dampak positif nyata:

• Pertumbuhan Ekonomi & Inflasi: Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat konsisten berada di kisaran 5,2% – 5,4% per tahun, didukung oleh inflasi terukur yang terjaga pada rentang 2,1% – 2,5%.

• Pengentasan Kemiskinan: Angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga menyentuh 0,8%, mendekati target zero extreme poverty.

• Penyerapan Tenaga Kerja: Program hilirisasi industri dan penguatan sektor domestik berhasil menciptakan lebih dari 3,2 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor produktif.

• Kedaulatan Pangan: Produksi beras nasional mengalami peningkatan sebesar 8,5% dibandingkan periode sebelumnya, memperkuat stok cadangan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen.

2. Tata Kelola, Pemberantasan Korupsi, dan Stabilitas Keamanan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas (strong political will) dalam menegakkan hukum dan menjaga kepastian iklim investasi:

• Indeks Persepsi Korupsi (IPK) & Penyelamatan Aset: Terjadi kenaikan skor IPK Indonesia sebesar 3 poin, didorong oleh integrasi digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa serta transparansi tata kelola BUMN. Penyelamatan keuangan negara dari penindakan kasus korupsi strategis mencatatkan angka mencapai Rp28,5 triliun.

• Stabilitas Keamanan & Kepastian Hukum: Tingkat kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional mengalami penurunan sebesar 12%. Penjagaan wilayah perbatasan dan pengamanan jalur logistik nasional yang kondusif berhasil meningkatkan indeks kepercayaan investasi (Investment Confidence Index) hingga mencapai 78,4%.

3. Pembentukan Danantara: Transformasi Portofolio BUMN dan Manfaat Strategis

Langkah berani pemerintah dalam membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan pengelola investasi dan aset BUMN merupakan tonggak sejarah baru dalam konsolidasi ekonomi nasional:

• Efisiensi & Nilai Tambah Aset: Danantara berhasil mengonsolidasikan portofolio aset BUMN bernilai lebih dari USD 600 miliar, meningkatkan efisiensi operasional entitas BUMN hingga 15%, dan mendongkrak kontribusi dividen kepada kas negara sebesar 18%.

• Kemandirian Pembiayaan Proyek Strategis: Kehadiran Danantara mampu mengendalikan ketergantungan BUMN pada Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN, memperkuat daya saing BUMN di kancah global melalui kemitraan investasi strategis.

4. Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Kesejahteraan Buruh BUMN

Bagi Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, keberhasilan ekonomi tidak dipisahkan dari perlindungan terhadap hak dasar buruh. Pembentukan Danantara dan restrukturisasi BUMN terbukti berjalan selaras dengan prinsip Just Transition (transisi yang adil):

• Komitmen Zero Lay-Off (Tanpa PHK Masal): Proses integrasi BUMN di bawah Danantara berhasil dijalankan tanpa aksi PHK sepihak, menjaga kepastian kerja bagi ratusan ribu insan BUMN.

• Kesejahteraan & Kesehatan Kerja: Rata-rata penyesuaian upah riil pekerja BUMN terjaga di atas tingkat inflasi, disertai peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan hingga 99,2% di lingkungan holding dan anak perusahaan BUMN.

• Penguatan Dialog Tripartit: Pemerintah secara aktif membuka ruang dialog berkala bersama federasi serikat pekerja untuk memastikan pembagian deviden dan keuntungan perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja pekerja.

Catatan Konstruktif dan Rekomendasi Kebijakan

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk sisa masa jabatan pemerintahan:

1. Akselerasi Penguatan Vokasi & Up-skilling: Mendorong penyiapan kapasitas SDM pekerja BUMN agar siap menghadapi digitalisasi dan otomatisasi industri yang dikelola Danantara.

2. Optimalisasi Tata Kelola Berkelanjutan (ESG): Memastikan seluruh ekspansi investasi Danantara menaati standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

3. Penguatan Kepastian Hukum Regulasi Ketenagakerjaan: Terus mendorong harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan nasional yang menjamin kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan fondasi transformasi ekonomi dan kelembagaan yang kokoh. Federasi berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis, konstruktif, dan strategis bagi pemerintah demi terwujudnya BUMN yang sehat, ekonomi nasional yang berdaya saing, dan pekerja Indonesia yang sejahtera.