Sekdaprov Lampung Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemprov Lampung bersama LKPP menggelar peningkatan kapasitas untuk memperkuat kompetensi dan tata kelola pengadaan.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan harus mampu menghasilkan belanja berkualitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Marindo saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan sekaligus menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan dalam menangani persoalan dan pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam sambutannya, Marindo mengatakan pengadaan barang dan jasa tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menentukan kualitas belanja pemerintah dan keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
"Belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Marindo juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pengadaan. Kepala perangkat daerah harus memastikan proses pengadaan berjalan sesuai perencanaan pembangunan, melibatkan sumber daya manusia yang kompeten, serta didukung pengawasan yang efektif.
Menurut dia, dinamika pengadaan barang dan jasa membutuhkan pemahaman regulasi yang menyeluruh serta kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diperlukan agar setiap persoalan maupun pengaduan dapat ditangani sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.
Ia menambahkan, pengadaan yang bersih, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum (APH), hingga perangkat daerah.
"Pengadaan barang dan jasa yang bersih, efisien, dan memberikan manfaat nyata tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja," katanya.
Marindo berharap kegiatan tersebut dapat menjadi forum bagi para pelaku pengadaan untuk membahas persoalan yang dihadapi di lapangan sekaligus memperoleh pemahaman langsung dari LKPP mengenai regulasi dan penerapannya.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap koordinasi dan kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, serta menghasilkan belanja pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
