Jihan Nurlela Paparkan Transformasi Keterbukaan Informasi Lampung di KI Pusat

JAKARTA – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan transformasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pemaparannya, Jihan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi di Lampung tidak lagi sebatas penyampaian informasi satu arah, tetapi telah diarahkan menjadi komunikasi dua arah melalui pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemprov Lampung adalah portal digital Lampung In. Platform tersebut mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan pemerintah sekaligus menyediakan kanal pengaduan masyarakat.

"Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Melalui Lampung In, pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengar kondisi faktual di lapangan dan merespons pengaduan yang disampaikan," kata Jihan di hadapan tim panelis.

Menurut Jihan, keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Ia mengatakan, regulasi tersebut menjadi landasan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan standar pelayanan informasi yang transparan dan berkelanjutan.

"Perda ini kami sahkan pada 2024 dengan harapan menjadi prinsip dan standar operasional prosedur keterbukaan informasi. Siapa pun pemerintahnya dan siapa pun yang berada dalam birokrasi, standar keterbukaan informasi harus tetap dijalankan," ujarnya.

Dari sisi pelayanan digital, Lampung In mengintegrasikan sejumlah layanan publik dalam satu portal. Layanan tersebut mencakup informasi pajak, retribusi, sosial, kesehatan, BAZNAS, informasi pasar, hingga peringatan dini kebencanaan.

Pemprov Lampung juga menerapkan sistem pengawasan berjenjang terhadap pengaduan masyarakat, terutama laporan kerusakan infrastruktur jalan.

Jihan mencontohkan, setiap pengaduan terkait kerusakan jalan akan diteruskan kepada OPD yang berwenang, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), untuk ditindaklanjuti.

Sistem pada dashboard Lampung In akan memberikan tanda peringatan apabila pengaduan belum ditangani atau belum disertai bukti tindak lanjut. Mekanisme tersebut diharapkan mendorong OPD memenuhi tanggung jawab dalam menyelesaikan laporan masyarakat.

Selain pengembangan teknologi, Jihan menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah aplikasi yang tersedia, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan integritas pelayanan.

Pemprov Lampung, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi, integrasi, akuntabilitas, serta evaluasi kinerja OPD dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KI Award bagi badan publik, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan kapasitas pengelola media sosial perangkat daerah.

Jihan turut menyampaikan bahwa sepanjang 2026, Pemprov Lampung telah memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik.

Menutup paparannya, Jihan menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah kemudahan akses masyarakat, terbukanya ruang partisipasi, serta tindak lanjut nyata terhadap aspirasi dan pengaduan.

"Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan. Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, mampu mendorong partisipasi, dan diikuti respons pemerintah yang nyata dan konkret," pungkasnya.