DPRD Lampung Buka Postur APBD untuk Evaluasi
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen mewujudkan APBD yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama demi kepentingan masyarakat.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan komitmen lembaganya mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi bersama sebagai bagian dari upaya memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah itu disampaikan Ahmad Giri Akbar, Rabu (29/7/2026).
Menurut Giri, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses penyusunan APBD berlangsung secara transparan dan akuntabel.
"DPRD memulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Program yang tidak menjadi prioritas akan kami rasionalisasikan sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Giri.
Selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung, ia menegaskan APBD harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menekan ketimpangan melalui Gini Ratio, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dalam pembahasan anggaran, DPRD juga memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung di sektor pertanian tetap mendapat dukungan. Program penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan pupuk, bibit unggul, hingga pengendalian hama dinilai perlu memperoleh alokasi anggaran yang memadai.
Selain itu, DPRD menemukan sejumlah persoalan saat melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya, Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga medis, tetapi belum didukung peralatan kesehatan yang memadai. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi melalui Kementerian Kesehatan.
DPRD juga menyoroti usulan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai melampaui batas kewajaran. Menurut Giri, efisiensi anggaran perlu menjadi komitmen bersama agar APBD lebih banyak diarahkan untuk program pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pendataan potensi pajak dan retribusi, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah juga dinilai penting untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penerimaan daerah.
"Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan daerah," kata Giri.
