Bendahara KDKMP di Bandar Lampung Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menggelar pelatihan dan sertifikasi bendahara KDKMP untuk memperkuat tata kelola keuangan koperasi.

Bendahara KDKMP di Bandar Lampung Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
Foto: Nurbaiti/monologis.id

BANDAR LAMPUNG – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menggelar pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Hotel Horison, Kota Bandar Lampung, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang didanai melalui anggaran kementerian tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan bendahara koperasi dalam mengelola administrasi dan keuangan secara tertib, transparan, serta akuntabel.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, mengatakan pelatihan dan sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Riana.

Menurutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pengelolaan KDKMP, khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bendahara.

Dengan kemampuan yang semakin baik, pengelolaan keuangan koperasi diharapkan berjalan lebih efektif, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program KDKMP sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Koperasi ini dirancang menjadi pusat distribusi pangan dan kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus memperpendek rantai pasok dan membuka akses pasar bagi hasil produksi pertanian.

Dalam pengembangannya, KDKMP juga diproyeksikan mendukung penyimpanan hasil perikanan dan sayuran melalui fasilitas cold storage, serta terhubung dengan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah turut menyiapkan dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, serta skema pendampingan untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

Riana berharap penguatan kompetensi bendahara, pembenahan tata kelola keuangan, serta dukungan pemerintah dapat mendorong KDKMP menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, pembenahan tata kelola keuangan, serta dukungan regulasi dan pendampingan, KDKMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berkeadilan,” tandasnya.