DPRD Lampung Kawal Pembahasan APBD 2027
DPRD Provinsi Lampung melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2027. Dalam rapat paripurna, dukungan terhadap Program Desa Kumaju menjadi salah satu perhatian, terutama untuk penguatan pertanian, ekonomi desa, dan konektivitas wilayah.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menyoroti dukungan anggaran untuk program pembangunan desa dan penguatan sektor pertanian.
Pembahasan berlangsung dalam Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (22/10/2026), dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat dihadiri Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, Wakil Ketua II DPRD Lampung Ismet Roni, sejumlah anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili gubernur. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal.
Dalam jawaban gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Desa Kumaju. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat perekonomian desa, mengembangkan sumber daya manusia, serta memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Dukungan tersebut meliputi pemberian pupuk hayati cair untuk mendorong pertanian berkelanjutan, distribusi mesin pengering gabah (bed dryer) guna menekan kehilangan hasil panen dan meningkatkan nilai jual produk pertanian, serta pelatihan vokasi berbasis desa.
Pemerintah provinsi juga menyoroti percepatan pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Setelah rapat paripurna, pembahasan Raperda APBD 2027 dijadwalkan berlanjut melalui rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai tahapan yang berlaku.
DPRD Lampung akan melanjutkan pembahasan bersama pemerintah daerah untuk mencermati alokasi anggaran dan program pembangunan yang direncanakan dalam APBD 2027. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
