Angka Inflasi di Bulan April Sedikit Naik, Mendagri Beberkan Faktornya

BANDARLAMPUNG –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar rapat koordinasi
(rakor) pengendalian inflasi.
Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Kusnardi didampingi sejumlah unsur pemerintah daerah mengikuti
rakor tersebut secara Virtual di Ruang Command Center lt.II Gedung
Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (8/5/2023).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin
rakor menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, sudah mengevaluasi capaian
bulan April yang sangat baik, inflasi relatif terkendali dan itu juga bagus
perkembangannya turun ke angka 4,33% year to year dibanding dengan tahun yang
lalu dimasa yang sama.
"Meskipun untuk month to month, sedikit ada kenaikan
0,33% dikarenakan adanya musim liburan, hari raya dan juga perayaan Ramadhan
yang membuat demand yang cukup tinggi," ucapnya
Tito Karnavian menambahkan banwa Presiden RI dalam hal ini
juga mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang selalu konsisten melakukan
pengendalian inflasi.
"Saya sudah menyampaikan kepada bapak Presiden
langsung, beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan utamanya
pemerintah daerah yang sangat konsisten
untuk melakukan pengendalian di daerahnya masing-masing bersama sejumlah
stakeholder Pemerintah Pusat." lanjutnya
Dalam hal ini, Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat
tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu.
"Terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi
yang signifikan di bulan lalu, pertama tarif transportasi khususnya angkutan
udara menyumbang inflasi sebesar 11,96% waktu menjelang lebaran penumpangnya
banyak kemudian tarifnya juga ikut naik. Seharusnya demand yang tinggi, jangan
juga diikuti kenaikan tarif yang tinggi." jelasnya.
Selanjutnya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada komponen
kedua, makanan minuman dan tembakau menyumbang inflasi sebanyak 4,58 dengan
andil inflasi sebanyak 1,20. Lalu, komponen selanjutnya yang turut andil
menyumbang inflasi yang signifikan pada bulan lalu adalah komponen perumahan,
air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang menyumbang inflasi sebanyak 2,53
dengan andil inflasi sebanyak 0,49.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik
distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memaparkan mengenai perkembangan harga
pasca lebaran.
"Berdasarkan Data SP2KP Kemendag bahwa komoditas
penyumbang kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota
sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah bawang merah di 112
kabupaten/kota, daging ayam ras di 94 kabupaten/kota, bawang putih di 47
kabupaten/kota dan beras di 42 kabupaten/kota." jelasnya.
"Disisi lain, terdapat beberapa komoditas yang menjadi
penyumbang penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota
sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah cabai merah di 112 kabupaten/kota,
cabai rawit di 109 kabupaten/kota, telur ayam ras di 62 kabupaten/kota dan
beras di 45 kabupaten/kota."lanjut Pudji Ismartini.
Selanjutnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan
Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo meminta dukungan Pemerintah Daerah terhadap
ketersediaan dan stabilisasi pangan serta
kesiapsiagaan krisis pangan, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah
diminta untuk melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan seperti
beras, daging dan telur ayam.
Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemetaan
pendataan Champion atau produsen pangan disetiap wilayah masing-masing dan
selanjutnya menyusun strategi Kerja sama antar daerah guna stabilisasi wilayah
defisit dan surplus.
Identifikasi strategi aksi juga perlu dilakukan dalam
mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi ekstrim alam El Nino atau
kemarau panjang.
Nyoto Suwignyo juga meminta pemerintah daerah untuk
mengidentifikasi APBD I dan ll terkait pengendalian ketersedian dan stabilisasi
pangan untuk kemampuan penyelenggaraan GPM dan FDP serta pengendalian inflasi
akibat komoditas pangan (volatile food).
Terakhir, Nyoto Suwignyo meminta kolaborasi dan koordinasi
lintas Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan
krisis pangan.